Apdesi Gowa Tolak Pengalokasian Dana Desa untuk Budidaya Pisang

<strong>diswaysulsel.com, GOWA </strong>- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Gowa secara tegas menolak kebijakan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin yang meminta dana desa dialokasikan untuk program budidaya pisang. Kepada Disway, Plt. Ketua Apdesi Kabupaten Gowa , Abdul menjelaskan jika mayoritas kepala desa di Kabupaten Gowa yang terdiri dari 100 lebih desa menola dan meminta agar kebijakan dari Pj Gubernur Sulsel terkait penekanan Alokasi dana desa sebanyak 40 persen untuk dikaji ulang. Kebijakan Pj Gubernur Sulsel itu tertuang dalam surat Edaran dengan nomor: 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. dinilai Tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat Gowa  yang masih membutuhkan kesejahteraan yang layak "Setelah kebijakan itu keluar dan kami langsung membicarakan dengan teman2 kepala desa di Gowa. Kami semuanya menolak karena dinilai tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat sementara  masih banyak hal lain yang cukup signifikan dibutuhkan oleh masyarakat kami," ungkap Abdul Asis, Kades Taring, Kabulaten Gowa, Kamis (12/10/2023). Abdul Asis menjelaskan, bahwa dana desa memang sudah terakomodir dan mempunyai pos-pos tersendiri  berdasarkan Petunjuk Teknis ( Juknis ) dari Kemendes. “Kami harus tetap mengacu pada juknismjika harus mengikuti kebijakan itu sama halnya kami harus menyesuaikan lagi. Disamping itu ada surat edaran dari kemendes yang melarang pemanfaatan dana desa selain dari juknis," jelasnya. Abdul Asis juga mengungkapkan, jika kebijakan itu hanya menekankan penggunaan dana desa 5 hingga 20 persen tentunya kami akan tatato karena tidak terlaluembebani bagi  kegiatan atau program pembangunan desa yangbtekah kami rancang sebelumnya . "Kami sadar jika tujuan dan niat dari PJ Gubernur tersebut baik. Namun dengan angka 40 persen itu terlalu besar sekali walau hal itu masuk dalam kategori ketahanan  pangan," jelasnya. Apdesi Gowa  secara tegas meminta kepada Pj Gubernur bisa mengkaji ulang lagi kebijakan tersebut dengan tidak terlaluembebandi dana alokasi desa agar semuanya bisa berjalan beriringan. “Jika tidak terlalu besar Insya Alllah kami pastinya akan mendukung program Pj Gubernur ini," pungkasnya. (Subaer)

Sumber: