KPU Sinjai Bahas Rencana Perekrutan Petugas KPPS Hingga Ungkap Kekhawatiran Soal Pemadaman Listrik dan Jangkau

<strong>diswaysulsel, SINJAI</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai mengundang awak media dalam kegiatan coffe morning yang digelar diteras kantor KPU Sinjai, Jumat (24/11/2023). Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Sinjai serta para awak media ini yakni membahas terkait rencana pengrekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan ditempatkan di 830 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 9 Kecamatan. Ketua KPU Sinjai, Andi Muhammad Rusmin mengatakan bahwa rencanya pengrekrutan anggota KPPS akan dilaksanakan pada awal bulan Desember mendatang, yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Suara (PPS). "Insyaallah, perekrutan anggota KPPS akan dilaksanakan diawal Desember mendatang, namun kita sementara ini juga menunggu juknisnya dari KPU RI," ujarnya. Mantan Ketua Bawaslu Sinjai ini menyebutkan, jumlah anggota KPPS yang akan direkrut sebanyak 5.810 orang denga persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang syarat pendaftaran sebagai anggota KPPS Pemilu 2024. "Persyaratannya adalah warga negara Indonesia, batas usia mulai 17 tahun hingga 55 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat, domisili, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, dan tidak pernah dipidana penjara," sebutnya. Selain rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, Andi Muhammad Rusmin menambahkan menyampaikan kelhawatirannya pada pelaksanaan Pemilu 2024 nanti, terkait pemadaman listri yang sekarang ini dilakukan oleh pihak PLN. "Pemadaman listri yang sering terjadi saat ini menjadi kekhawatiran saya. Terutama aktivitas kami yang berhungan pengiriman data melalui elektronik," ungkapnya. "Selain pemadaman listrik, juga terkait jangkauan jaringan, khususnya di wilayah yang memang tidak terjangkau jaringan pada saat pelaksanaan Pemilu 2024 nanti," pungkasnya. <strong>Penulis: Andi Irfan</strong>

Sumber: