Diduga Bernuansa Politik, AM Santiaji Pananrangi Minta Bawaslu Awasi Pelaksanaan Jambore Pertanian Bone

Diduga Bernuansa Politik, AM Santiaji Pananrangi Minta Bawaslu Awasi Pelaksanaan Jambore Pertanian Bone

<strong>diswaysulsel.com, BONE -- </strong>Sejumlah kalangan menduga Jambore Pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Bone akan bernuansa politik. Pasalnya, acara yang rencananya akan berlangsung di Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, 27 dan 28 April 2024 ini dilaksanakan jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bone. Sementara diketahui, pelaksanaan kegiatan Dinas TPHP Bone yang mana kepala dinasnya disebut-sebut bakal maju pada Pilkada Bone yang akan berlangsung November mendatang. Apalagi, Jambore Pertanian ini akan dihadiri 7.000 ketua kelompok tani dan penyuluh yang ada di Kabupaten Bone. Acara ini juga akan dimeriahkan salah satu artis dangdut, Selfi Yamma. Melihat hal ini, salah seorang tokoh masyarakat Bone yang juga salah satu fungsional IPDN, AM Santiaji Pananrangi angkat bicara. Menurutnya jika masyarakat khawatir akan adanya nuangsa politik di acara Jambore Pertanian tersebut, maka  seharusnya Bawaslu harus turun dan ikut serta dalam kegiatan tersebut. "Jika jambore itu dikhawatirkan akan bernuasa politik dikarenakan kadisnya disebut akan maju di Pilkada Bone, seharusnya APH dan Bawaslu harus bertindak dan mengawasi langsung kegiatan tersebut," tegas Santiadji kepada Disway Sulsel, Minggu, 21 April 2024. Santiaji menilai jika hal yang wajar kalau masyarakat khawatir Jambore Pertanian tersebut dimanfaatkan untuk urusan politik meskipun memang dilaksanakan tiap tahun. "Wajarlah jika ada yang menilai hal itu akan bernuansa politik. Apalagi dengan mengumpulkan ribuan kelompok tani dan penyuluh," kata Santiaji. Santiaji juga menanggapi soal pemberitaan dugaan pemanfaatan penyuluh pertanian dalam mengumpulkan KTP para kelompok tani. Dia menilai hal itu wajar-wajar saja dan merupakan salah satu trik dari calon. "Sah-sah saja selama bukan KTP penyuluh yang disetor khususnya yang ASN. Kalaupun dianggap salah, biarkan Bawaslu yang menilainya. Bawaslu kan sudah digaji dan diberikan dana untuk menindaklanjuti kasus yang diduga melanggar," jelasnya. Namun dia berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone agar betul-betul menggunakan hak pilihnya dengan mencari pemimpin Bone yang berkompeten, mempunyai pengetahuan yang luas dalam pembangunan dan pemerintahan serta tidak instan. "Ingat, jangan pernah memilih pemimpin karena uang," pesannya. Untuk diketahui, AM Santiadji adalah lulusan STPDN. Dia juga pernah menjadi perwira TNI. <strong>(SBR)</strong>

Sumber: