Sukses Tekan Jumlah Angka Perkawinan Anak, Kadis DP3A PPKB Sulsel Apresiasi Pemdes dan PATBM Desa Saotanre

<strong>diswaysulsel.com, SINJAI -</strong> Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3A PPKB) Provinsi Sulawesi Selatan berkunjung dan sekaligus melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Saotanre dan Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Jumat (2/8/2024). Dalam kunjungannya, Kepala Dinas DP3A PPKB Provinsi sulsel, Hj. Andi Mirna mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemdes Saotanre dan PATBM Desa Saotanre dalam hal menekan angka perkawinan anak. Diungkapkan, bahwa perkawinan anak masih menjadi masalah serius, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga memicu berkembangnya kemiskinan ekstrem dan dampak buruk lainnya. Meskipun demikian, dispensasi perkawinan masih marak terjadi di Sulsel. Andi Mirna menyampaikan apresiasi langkah tegas yang dilakukan oleh pemdes saotanre dan PATBM Saotanre karena mampu menekan angka perkawinan anak di saotanre. “Ini perlu di apresiasi langkah tegas yang dilakukan oleh pemeritah desa saotanre dan PATBM selaku lembaga yang membantu program DP3A PPKB dalam menekan angka perkawinan anak yang tahun 2023 masih terhitung tinggi di kabupaten sinjai,” ungkapnya. Disampaikan pula, bahwa forum anak di Desa Saotanre penting segera dibentuk sebagai upaya untuk memberikan ruang untuk anak agar mampu mengimplementasikan kreatifitasnya. “Anak harus dibuatkan tempat untuk menjadi ruang belajar yang sifatnya mengasah kemampuan anak untuk berkreasi. Salah satunya adalah forum anak, sebab ini akan menjadi langkah awal anak untuk membentuk kreatifitasnya,” ujarnya. Sementara, Kepala Desa Saotanre, Andi Sulaeman menyampaikan bahwa penanganan perkawinan anak merupakan konsistensi pemerintah desa dan PATBM Desa Saotanre. Ini merupakan salah satu program utama dalam hal menekan angka Perkawinan Anak. "Ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah desa dengan pengurus PATBM Desa Saotanre untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya. Andi Sulaeman menambahkan, pihaknya sudah sejak lama peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan anak, karena Pemerintah Desa Saotanre sejak di tahun 2020 terbit program BUDESA (Bulan Desa Sehat), kemudian dari program tersebut terbit lagi program KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak). "Program ini di inisiasi kepedulian pemerintah desa dalam hal penanganan anak stunting dan pernikahan anak," pungkasnya. Ketua PATBM Desa Saotanre, Baharuddin, mengatakan, program PATBM dalam hal mencegah perkawinan anak di Desa Saotanre sudah berjalan sejak tahun 2022 hingga saat ini. Menurutnya, dalam upaya memaksimalkan upaya menekan perkawinan anak semestinya kedepannya harus digunakan koordinasi antara Pemdes, PATBM, DP3A PPKB, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama dan KUA. “Sebenarnya program pencegahan perkawinan anak ini sudah menjadi perhatian serius bagi kami sejak tahun 2022 dan sampai saat ini kami tetap konsisten, karena ini memang merupakan hal yang sangat butuh perhatian serius untuk bisa dipahamkan kepada masyarakat,” terangnya. <strong>Penulis: Andi Irfan</strong>

Sumber: