Mitos Beban Ganda dan Masa Depan Persampahan Makassar
Mashud Azikin Pemerhati Persampahan Kota Makassar, Pegiat Ecoenzym --
Oleh:Mashud Azikin
Pemerhati Persampahan Kota Makassar, Pegiat Ecoenzym
DISWAY, SULSEL - Di sebuah lorong sempit di Kota Makassar, seorang ibu rumah tangga meletakkan dua ember bekas di sudut dapurnya. Ember pertama diisi kulit buah dan sisa sayur. Ember kedua menampung botol plastik, kardus, dan kaleng minuman. Tidak ada tong sampah mahal. Tidak ada label berwarna mencolok. Hanya dua wadah sederhana yang lahir dari kesadaran bahwa sampah bukan sekadar sesuatu yang harus dibuang, melainkan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan
Di lorong lain, perdebatan justru lebih riuh daripada bunyi gerobak sampah. Ketika Pemerintah meluncurkan gerakan "Sampahmu Tanggung Jawabmu" dan mewajibkan pemilahan sampah dari rumah, sebagian warga menganggapnya sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab negara. Mereka merasa telah membayar retribusi kebersihan. Mengapa kini masih harus memilah sampah sendiri?
Sekilas, pertanyaan itu terdengar masuk akal. Namun, bila direnungkan lebih dalam, ia sesungguhnya lahir dari cara pandang lama yang melihat hubungan antara warga dan negara semata-mata sebagai hubungan transaksi. Seolah-olah setiap rupiah retribusi yang dibayarkan telah membeli hak untuk tidak lagi peduli terhadap apa yang dibuang.
Padahal, retribusi kebersihan bukanlah tiket yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab moral terhadap lingkungan.
Retribusi adalah biaya logistik. Ia membayar perjalanan truk, operasional petugas, bahan bakar kendaraan, dan pengelolaan fasilitas. Retribusi tidak pernah dirancang sebagai izin untuk mencampur sisa makanan, baterai bekas, popok sekali pakai, plastik, hingga limbah berbahaya ke dalam satu kantong hitam yang sama.
Di sinilah letak kekeliruan yang sering luput disadari. Kita kerap menyamakan pelayanan publik dengan jasa cuci kendaraan. Setelah membayar, kita merasa seluruh urusan selesai. Sampah menjadi masalah pemerintah, bukan lagi masalah kita.
Padahal, lingkungan tidak bekerja dengan logika kuitansi.
Alam tidak mengenal istilah "sudah bayar". Sungai tetap tercemar ketika limbah rumah tangga bercampur. Tanah tetap rusak ketika sampah organik dan anorganik menyatu. Udara tetap mengandung gas metana ketika gunungan sampah terus membusuk tanpa pemilahan.
Krisis sampah selalu dimulai dari rumah, bukan dari tempat pembuangan akhir.
Karena itu, memisahkan sampah sejak dari sumber bukanlah pemindahan pekerjaan pemerintah kepada rakyat. Ia justru pembagian tanggung jawab yang paling rasional dalam tata kelola lingkungan modern.
Di banyak kota maju di dunia, pemilahan sampah telah menjadi bagian dari etika kewargaan. Orang memilah bukan karena takut didenda, melainkan karena memahami bahwa setiap benda yang dibuang masih memiliki masa depan yang berbeda.
Sisa makanan dapat menjadi kompos.
Sumber:

