Prabowo dan Komunikasi yang Tertinggal

Oleh: Faisal Hamdan

Jurnalis dan Peneliti Independen

Presiden Prabowo Subianto tampaknya masih membayangkan komunikasi negara sebagai sebuah pengeras suara raksasa. Presiden berdiri di panggung, menyampaikan pesan, rakyat mendengarkan, lalu negara menentukan arti terakhir dari setiap kata.

Model semacam itu mungkin pernah bekerja ketika televisi hanya memiliki beberapa saluran, surat kabar menjadi penjaga utama informasi, dan suara pemerintah dapat bergerak dari pusat ke daerah tanpa terlalu banyak gangguan.

Namun, masyarakat hari ini tidak lagi hidup dalam susunan komunikasi seperti itu. Kita hidup dalam dunia ketika satu kalimat presiden dapat dipotong menjadi video berdurasi lima belas detik, diberi judul baru, dipertentangkan dengan harga kebutuhan pokok, dijadikan meme, lalu beredar jutaan kali sebelum juru bicara istana selesai menjelaskan konteksnya.

Persoalan utama komunikasi Prabowo bukan semata-mata gaya bicaranya yang keras. Masalahnya jauh lebih mendasar: ia masih menggunakan perangkat komunikasi politik lama untuk mengendarai masyarakat digital yang struktur mesinnya telah berubah total.

Ibarat seorang mekanik membawa seperangkat kunci untuk membongkar mobil diesel, padahal kendaraan di depannya adalah mobil listrik. Kunci-kunci itu mungkin kokoh, mengilap, dan pernah sangat berguna. Akan tetapi, ketika dipaksakan kepada sistem yang berbeda, alat tersebut justru berpotensi merusak kendaraan yang hendak diperbaiki.

Dari “Londo Ireng” hingga Menanam Padi Sendiri

Contoh paling mutakhir terlihat ketika Prabowo menggunakan istilah “londo ireng” dalam pidatonya pada peringatan hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa, 23 Juli 2026. Prabowo menghubungkan istilah tersebut dengan orang Indonesia yang dianggap lebih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain daripada kepada bangsanya sendiri.

Pada bagian yang sama, ia menyinggung wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat yang dinilainya terus membangun narasi negatif mengenai Indonesia. Di dalam ruangan, kalimat itu mungkin dimaksudkan sebagai metafora nasionalisme. Namun, setelah memasuki media sosial, “londo ireng” tidak lagi hanya menjadi ungkapan sejarah. Ia berubah menjadi label politik.

Sejumlah organisasi jurnalis mengecam penggunaan istilah tersebut karena dinilai merendahkan dan mendelegitimasi kerja pers. Mereka bahkan meminta presiden menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada wartawan dan masyarakat sipil. Beberapa hari sebelumnya, dalam acara panen raya di Malang pada 17 Juli 2026, Prabowo menanggapi kritik mengenai harga beras dengan meminta pihak yang menganggap beras terlalu mahal untuk ikut menanam padi sendiri.

Dalam konteks lengkapnya, Prabowo sebenarnya sedang membela hak petani memperoleh penghasilan yang layak. Tetapi, konteks lengkap bukanlah barang yang paling laku di pasar perhatian digital. Yang beredar luas justru potongan kalimat: kalau beras mahal, tanam padi sendiri.

Kalimat itu kemudian dibaca sebagian warganet bukan sebagai pembelaan terhadap petani, melainkan sebagai sindiran kepada rakyat yang sedang mengeluhkan harga pangan. Sebuah laporan bahkan menggambarkan bagaimana potongan ucapan tersebut segera diberi teks baru dan disebarkan sebagai bukti bahwa presiden sedang menyindir keluhan masyarakat.

Masalah serupa muncul ketika Prabowo mengatakan bahwa orang yang merasa Indonesia suram dipersilakan mencari negara lain. Pernyataan itu disampaikan pada peringatan Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2026. Dalam pidato lengkapnya, Prabowo sebenarnya mengajak masyarakat bersatu, bergotong royong, dan optimistis terhadap masa depan Indonesia.

Sumber: