DISWAY, SULSEL – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membeberkan Pemerintah Kota tengah melakukan upaya strategis penghematan anggaran daerah.
Menurutnya, untuk memangkas anggaran dari setiap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), butuh kajian matang. Apalagi setiap Dinas atau Badan di Pemkot Makassar, memiliki post anggaran untuk kegiatan prioritas.
"Ada gambaran penghematan efisiensi anggaran, sudah ada beberapa yang coba kita lihat. Tapi masih dalam wilayah diskusi masing-masing OPD, karena pasti semua Dinas membutuhkan anggaran itu," jelas Munafri, usai rapat internal bersama OPD terkait di Kantor, Balai Kota Makassar, Kamis (24/4/2025).
Adapun OPD yang hadir dalam pembahasan terbatas ini. Plh Sekda Makassar Nielma Palamba, Kepala Bappeda Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda, Kepala BPKAD Makassar Muh Dakhlan, Kepala Inspektorat Kota Makassar A. Asma Zulistia Ekayanti, Kepala BKPSDM Kota Makassar Akhmad Namsum, dan Ketua tim transisi/TA Andi Hudli Huduri.
Lebih lanjut, mantan Chief Executive Officer PSM itu menyebutkan, dari hasil analisa sementara. Pemerintah Kota Makassar bisa menghemat atau memangkas anggaran dari kegiatan SKPD mencapai Rp500 sampai Rp600 miliar.
"Ini kan masih tahap finalisasi. Tapi kita akan mencari yang mana lebih prioritas, nominal perkiraan efisiensi kira-kira bisa Rp500-600 miliar," terang Ketua FH IKA Unhas terpilih itu.
Kendati demikian, Ketua DPD II Golkar Kota Makassar itu menegaskaan bahwa belum ada hasil final terkait efisiensi. Alasanya, masih dalam tahap rasionalisasi bersama OPD terkait.
Pemangkasan anggaran jika diterapkan secara strategis, efisiensi ini justru dapat meningkatkan produktivitas hal bermanfaat bagi masyarakat, memperkuat fundamental ekonomi, dan memangkas hal yang tidak produktif.
Menurutnya, langkah penghematan ini sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran agar dapat lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Kita lagi mau memfinalisasi efisiensi anggaran bajet, lalu kita akan membuat perencanaan dibawa kemana nanti bajet yang kelebihan itu, supaya bisa lebih manfaat, tepat sasaran," tutur Appi.
"Jadi kami sementara bahas bentuk drafting, sebentar lagi kami akan finalisasi berapa angka-angka nominal," tambah politisi Golkar itu.
Penghematan yang dilakukan Pemkot Makassar, sejalan dengan edaran Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memberi kebijakan terkait penghematan belanja negara.
Salah satunya, yakni meminta Kepala Daerah memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Kebijakan tersebut diteken pada 22 Januari 2025 dan berlaku untuk pelaksanaan APBN serta APBD tahun 2025.
Appi menambahakan, melakukan langkah tersebut bentuk keseriusan Pemerintah Kota Makassar yang sejalan dengan pemerintah pusat. Sebab, pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari apa yang diputuskan oleh pusat.
"Intinya kita mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kami dari pemerintah Kota menjalankan instruksi pak Presiden Prabowo," imbuhnya. (*)