Pemkot Benahi Layanan Perizinan, Munafri: Tidak Ada Lagi Calo dan Uang Pelicin

DISWAY, SULSEL –    Pemerintah Kota Makassar terus berupaya melakukan transformasi sistem layanan perizinan agar lebih cepat, akurat, dan bebas dari praktik-praktik tidak sehat.  

 

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Layanan Perizinan yang digelar untuk mendorong percepatan dan transparansi proses perizinan lintas perangkat daerah leading sektor.

 

Dalam arahannya, Wali Kota Munafri menekankan kepada jajaran SKPD bahwa perizinan adalah wajah utama pemerintah Kota di mata masyarakat dan pelaku usaha. 

 

Oleh karena itu, layanan ini harus dijalankan secara terpadu, tanpa tumpang tindih, dan berbasis sistem digital yang dapat dipantau secara real time.

 

"Masalah perizinan itu bukan sekadar koordinasi antar Dinas, tetapi soal kecepatan dan ketepatan. Jangan buru-buru tapi tidak tepat, jangan lambat tapi juga jangan ada ruang untuk calo," tegasnya, saat rapat koordinasi SKPD leading sektor di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (24/6/2025).

 

Tak hanya menyorot praktek calo di luar, Munafri juga secara tegas menyentil perilaku sejumlah oknum internal OPD atau SKPD yang masih bermain dalam sistem.

 

Appi juga memberikan warning kepada oknum petugas SKPD, terutama oknum bermain mata dengan calo. Dimana merujuk pada seseorang yang berperan sebagai perantara atau calo, yang seringkali tidak resmi dan tidak sah.

 

Apalagi untuk mengurus suatu keperluan dengan imbalan tertentu, seringkali melibatkan praktik-praktik yang tidak transparan atau bahkan ilegal

 

"Tinggalkan pola pikir uang pelicin dari satu Dinas ke Dinas lain. Kita (Pemerintah) rusak sendiri integritas kita kalau ini terus dibiarkan," tegasnya.

 

Dalam rapat tersebut, Wali Kota memetakan tiga persoalan krusial yang menghambat kualitas layanan perizinan.

 

"Proses yang lambat harus dipangkas. Masyarakat ingin cepat, bukan asal cepat, tapi cepat yang tepat. Koordinasi dari Dinas A ke Dinas B jangan jadi alasan lambatnya izin terbit," tegasnya.

 

Ia menegaskan, jangan lagi ada pemikiran bahwa lebih baik damai di tempat daripada menunggu izin terlalu lama. Kalau sistem lambat, yang rugi pemerintah sendiri.

 

"Apa gunanya kita bangun sistem terpadu (satu puntu) kalau masih ada calo yang mengatur semuanya?. Ini harus dibersihkan. Tidak ada lagi urus izin lewat orang per orang," serunya.

 

Wali Kota juga menginstruksikan agar seluruh proses layanan perizinan dilakukan secara terpusat melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, bukan melalui Dinas teknis masing-masing.

 

"Jangan lagi ada dinas yang membuka layanan perizinan sendiri. Semua harus di PTSP. Kita integrasikan lewat aplikasi yang transparan, semua orang bisa pantau jalur izinnya sampai di mana," jelasnya.

 

Politisi Golkat itu juga menegaskan bahwa pengawasan aplikasi online layanan perizinan harus ketat, termasuk jumlah pembayaran dan proses verifikasi lapangan. Ini sekaligus sebagai langkah memutus ruang negosiasi ilegal di luar sistem.

 

Appi berkomitmen memberikan insentif dan penghargaan kepada ASN yang mampu bekerja melampaui target dengan cara yang bersih dan profesional.

 

"Kalau target terlampaui, yang menikmati kerja bagus kita semua. Tapi harus dari keringat yang halal. Jangan bangga dengan uang sogokan, yang ada, itu aib," ungkapnya.

 

Wali Kota juga menekankan pentingnya ketegasan penindakan terhadap bangunan yang melanggar aturan perizinan, tanpa pandang bulu.

 

"Saya tidak mau dengar lagi, kalau ada pelanggaran lalu diintervensi orang dalam. Tidak ada, kalau salah, tindak. Kalau ada jalan keluar, kita bicarakan resmi. Tapi jangan kompromi dengan pelanggaran," tegasnya.

 

Ia menyebut, ketegasan Pemkot terhadap pelanggaran adalah bentuk kepastian hukum dan jaminan iklim investasi yang sehat.

 

Menutup arahannya, Munafri meminta seluruh pejabat yang hadir untuk menjaga integritas dan memahami aturan lebih dalam dibanding pelaku usaha.

 

"Pelaku usaha bisa tahu siapa yang bisa dilobi. Kita harus lebih paham dari mereka. Jangan sampai kita dikendalikan oleh sistem yang kita buat sendiri. Tunjukkan bahwa pemerintah punya wibawa," tutupnya.

 

Wali Kota berharap, dengan perbaikan menyeluruh terhadap sistem perizinan, Makassar bisa menjadi kota yang ramah investasi, profesional, dan dipercaya oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

 

Hadir dalam rapat ini, Kadis PU, Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kadis Pertanahan, Kadis Perikanan dan Pertanian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perdagangan, Kadis Pariwisata, Kadis Koperasi dan UMKM, Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan Kadis Pendidikan, Kadis Ketenagakerjaan, Kadis PM & PTSP, Kadis Penataan Ruang, dan Kaban Kesbangpol.