"Terkait dengan berbagai penolakan penerima manfaat, itu kami terima aspirasi itu. Tentu saja perlu membutuhkan banyak kajian, banyak diskusi, kalau kami pada dasarnya ingin mengawal program ini dengan baik. Kami harapkan yang dikritisi itu adalah implementasi atau pelaksanaannya, bukan pada programnya," kata Handayani.
Sementara Legislator PKS, Abdul Rahman, menilai program MBG membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Ia mencontohkan potensi penggunaan bahan pengawet atau distribusi makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan apabila pengawasan tidak dilakukan secara serius.
“Jangan sampai nanti ada keracunan baru semua ribut. Dalam urusan dapur dan makanan, tidak bisa dianggap sekadar ketidaksengajaan. Kalau terjadi masalah, pasti ada penyebabnya,” tegasnya.
Meski demikian, Abdul Rahman mengakui program tersebut tetap memiliki manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok kurang mampu.
“Di sisi lain, memang ada masyarakat yang sangat membutuhkan program ini karena tidak semua keluarga mampu menyediakan makanan yang layak setiap hari,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta agar pembangunan dapur diprioritaskan di wilayah yang benar-benar membutuhkan.
“Jangan sampai daerah yang paling membutuhkan justru paling lambat mendapatkan pembangunan dapur,” katanya.
Abdul Rahman menegaskan dapur yang tidak memenuhi ketentuan sebaiknya langsung ditutup sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
“Kalau memang ada yang melanggar aturan, tutup saja dulu sampai semuanya dibenahi,” pungkasnya.(*)