Dewan Nilai Pemprov Tidak Serius Bangun Stadion

<strong>diswaysulselcom</strong> - Mimpi PSM setelah dipastikan merajai kompetisi tertinggi di Indonesia untuk memiliki stadion di Kota Makassar, nampaknya masih sebatas angan - angan. Sebab dua stadion di Kota Makassar yang merupakan aset Pemprov Sulsel cukup sulit untuk direalisasikan pembangunannya. Yakni Stadion Barombong, pembangunan aset Pemprov tersebut masih terkendala legalitas dari PT. Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Sedangkan Stadion Mattoanging yang sudah rata dengan tanah agak sulit dibangun, kendati harus menggunakan rancangan awal sesuai desain kapasitas 40 ribu penonton dengan anggaran Rp1 triliun lebih. Di mana proyek desain tersebut telah menelan anggaran sebesar Rp20 miliar lebih. Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel bidang Pemerintahan, Arfandy Idris menilai, soal pembangunan Stadion Pemprov dianggap tidak memiliki niatan sama sekali. Di mana Stadion Barombong tinggal finishing tapi dibiarkan begitu saja. Sementara Mattoanging yang sulit dibangun terus digaungkan oleh Pemprov. "Percuma ribut - ribut, tidak ada langkah konkrit yang dilakukan. Kalau saya menilai tidak ada sama sekali keinginan, jadi percuma. Ada sarana tinggal di poles sedikit, Barombong, kenapa tidak diselesaikan. Berarti memang tidak ada keinginan untuk membangun sebuah stadion kepentingan masyarakat," ucap Arfandy. Kemudian, Legislator dari Partai Golkar ini menyebutkan, indikator lain Pemprov tidak memiliki niatan membangun Stadion Mattoanging terlihat dari kucuran anggaran Rp66 miliar lebih. Menurut Arfandy, kucuran anggaran Rp66 miliar itu berpotensi bersoal hukum di kemudian hari. " Pasti bersoal hukum, karena total los itu namanya. Memang dianggarkan (Rp66 miliar), tapi apakah bisa dikerjakan? Cuman memang tidak bisa realisasi, kalau realisasi itu masalah hukum, total los, tidak sesuai dengan perencanaannya. Perencanaannya inikan Rp1,2 triliun, masa anggarannya 66 miliar, itu masalah hukum kalau terealisasi," ucapnya. Sementara Anggota Komisi C DPRD Sulsel Bidang Keuangan, Usman Lonta mengaku, bahwa seluruh DPRD Sulsel kompak mendukung Pemprov untuk realisasi anggaran. "Beberapa tahun anggaran ini selalu setujui masuk dalam APBD, tetapi kendala tekhnis Pemprov ini di luar kendali kita. Kebijakan anggaran kami di DPRD kompak untuk mengeksekusi," imbuhnya.***