Jalankan P3KE, Pemkot Makassar Verifikasi Data Masyarakat Prasejahtera

<strong>diswaysulsel.com, MAKASSAR</strong> -- Pemkot Makassar perlu segera memverifikasi dan validasi data kepada masyarakat. Khususnya yang terdaftar di program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Upaya yang dilakukan pemerintah kota yang dipimpin Moh Ramdhan Pomanto sebagai wali kotanya itu sejalan dengan upaya mencapai target secepatnya menuntaskan kemiskinan ekstrem 2024. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), ada 16 ribu kepala keluarga (KK) yang terdaftar dalam program P3KE di Makassar. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum, Bappeda Makassar Nopriadi mengatakan, verifikasi guna validasi data tersebut juga perlu peran aktif seluruh pemerintah kecamatan hingga kelurahan di Makassar. "Kita petakan di beberapa kecamatan dan kelurahan. Dan ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di pemerintah kelurahan," kata Nopri baru-baru ini. Diungkapkan, Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar tercatat terbanyak jumlah data P3KE. Hal itu erat kaitannya dengan indikator-indikator terkait akses layanan publik seperti jalanan, dan akses puskesmas "Ini erat kaitannya dengan beberapa indikator, terkait dengan akses layanan publik. Jadi untuk P3KE sebagian besar itu indikatornya diambil dari berdasarkan akses layanan, baik itu jalanan, akses ke puskesmas dan lain-lain sebagainya," ungkapnya. Ia pun menjelaskan, pendapatan masyarakat yang harusnya 1,9 Dollar per hari atau sekitar 30 ribu menjadi kunci indikator P3KE. Di Makassar, pendapatan masyarakat yang masuk dalam P3KE hanya berkisar 11 ribu per hari. Makanya, Pemkot Makassar pun akan fokus untuk meningkatkan pendapatan mereka. Yakni dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki, dan selalu mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. "Jadi semua sumber daya pemkot kita usahakan mereka mengakomodir mereka dalam berbagai kegiatan sehingga mereka bisa memiliki pendapatan lebih meningkat lebih dari 1,9 Dollar," jelasnya "Yang jelas, terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem itu dilaksanakan secara bersama-sama lintas SKPD," tegasnya. (*)