JRM Soroti Pengelolaan Bus Pariwisata

<p dir="ltr"><strong>MAKASSAR, DISWAY --</strong>Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang membagikan kendaraan bus guna menunjang daerah yang menjadi objek wisata mendapat kritik dari anggota DPRD Sulsel Jhon Rende Mangontan (JRM) Pasalnya pembagian kendaraan ke daerah untuk menjawab proposal dari kabupaten untuk peningkatan kunjungan Wisata yang diselaraskan dengan program pemerintah Provinsi untuk koneksitas Bandara, stasiun kereta api dan terminal yang ada, namun kenyataan tidak demikian.</p> <p dir="ltr">Seperti yang terjadi di Toraja, karena terjadi penutupan aktivitas dari angkutan umum sebab Bus  tersebut mengangkut dan menurunkan penumpang, tidak sesuai dengan rencana awal sehingga para sopir dan PO lokal mulai resah dan keberatan dan bahkan mereka akan turun demo akibat kebijakan ini.</p> <p dir="ltr">"Belum lagi pengelolaan kendaraan tersebut menggunakan anggaran yang sangat besar lalu dikelola oleh pihak ketiga. Kebijakan ini tidak melalui kajian yang matang, malahan menimbulkan keresahan masyarakat terutama sopir -sopir dan perusahaan otobis (PO) lokal"ujar JRM, Jumat (21/7). Menurutnya, tujuan dari bantuan ini sangat bagus untuk koneksitas antara kawasan objek wisata dengan bandara dan stasiun kereta api dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata karena selama ini dianggap kurang kunjungan namun kendala jasa transportasi, tapi yang terjadi di lapangan malah sebaliknya,  sehingga bisa menimbulkan konflik horizontal. "Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi riak-riak maka Komisi D bersama Dinas Perhubungan Sulsel JRM mengingatkan Dishub agar mengkaji ulang dan dibuatkan regulasi operasional sehingga pengusaha dan Sopir angkot tidak merasa dirugikan," ujar JRM. "Karena kalau ini di biarkan pasti akan terjadi konflik lokal. Tak hanya itu saya lihat juga kenapa harus pasang foto-pejabat disitu, contoh di Makassar bus Damri steril dari foto-foto pejabat," pungkas legislator Golkar Sulsel ini Agar tidak menimbulkan masalah, JRM sudah minta di agendakan RDP di komisi D untuk mengundang Kadishub,  Biro Kesra, Biro Keuangan   dan Organda Kabupaten serta  PO Miminasata. "Setidaknya  kami berharap agar yang menjadi trayek yang ada sekarang sebaiknya di hentikan  dulu agar tidak terjadi konflik di lapangan"jelasnya.</p>