Banjir Bandang Sulsel, Pemerintah Siapkan Skema Ganti Rugi Rumah Rusak

<strong>diswaysulsel.com, MAKASSAR </strong>- Banjir bandang yang menimpa tujuh kabupaten di Sulsel menyebabkan kerugian materil berupa rumah warga yang rusak. Namun masyarakat tak perlu khawatir, sebab pemerintah telah menyiapkan skema ganti rugi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa Pemda akan menyiapkan lahan kosong untuk relokasi rumah dan pembangunannya akan dibiayai pusat. Suharyanto menyampaikan tidak akan mengunakan rumah bekas banjir sebab khawatir akan bencana susulan. Sehingga masyarakat terdampak direlokasi ke daerah yang lebih aman. "Khususnya rumah masyarakat, yang akan direlokasi karena tidak mungkin lagi tinggal disitu karena takutnya ada banjir susulan terkena lagi," ujarnya kepada awak media selepas Rapat Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 6 Mei 2024. Ganti rugi rumah yang rusak ini kata Suharyanto akan dibagi dalam tiga kategori yakni rusak ringan akan mendapatkan 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta sedangkan rusak berat 60 juta. Semuanya akan berjenis rumah tahan bencana. "Kalau yang rumah rusak sedang supaya tidak menyulitkan biasanya kita berikan bentuk uang atau bahan bangunan. Kalau rusak berat itu biasanya dibangunkan pemerintah," terangnya. BNPB juga kata Suharyanto menghimbau kepada Pemda setempat untuk tidak mempersiapkan administrasi dan pelaporan setelah bencana aman, melainkan dilakukan secara pararel sehingga revitalisasi dan renovasi dampak bencana dapat segera terlaksana. "Proses perencanaan persiapannya dilaksanakan secara pararel. Dengan tahap tanggapan darurat, masing masing daerah sudah mendata dan seperti bencana lainnya ada mekanisme nya," imbuhnya. Senada, Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad turut mendorong Pemda untuk sembari merampungkan pelaporan dan pendataan dampak bencana. Sehingga penanganan tidak berlarut-larut. "Kita minta kabupaten kota untuk membuat laporan sekaligus proposal baik untuk penanganan tanggap darurat dan pasca sarjana," jelasnya. "Kami masih mendata dan assessment dan nanti kami akan rekap nanti dan nanti akan disampaikan, kabupaten/kota sedang melakukan pendataan itu," sambungnya. (Fath)