DISWAY, SULSEL – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Sulawesi Selatan secara tegas menolak praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 November mendatang.
Apdesi mengajak seluruh masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang punya kapasitas mengelola pemerintahan, bukan karena uang.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Apdesi Sulsel, Sri Rahayu dengan harapan mendorong masyarakat desa untuk memilih calon pemimpin secara bersih, tanpa adanya pengaruh uang.
Ia menyatakan politik uang adalah ancaman bagi demokrasi yang sehat dan bisa menjerumuskan masyarakat pada kepemimpinan yang tidak berintegritas.
"Kami berkomitmen untuk menjaga demokrasi yang jujur dan adil. Politik uang tidak hanya merusak moral masyarakat, tapi juga mencederai proses demokrasi itu sendiri," ujar Ketua Apdesi Sulsel, Minggu, 10 November.
Sebagai bentuk komitmen, Apdesi Sulsel akan memberikan edukasi kepada masyarakat desa tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang jelas. Bukan atas dasar pemberian uang atau janji-janji finansial yang menggiurkan.
"Kami berharap seluruh calon kepala daerah di Sulawesi Selatan dapat bersaing secara fair, tanpa terlibat dalam praktik-praktik yang dapat mencoreng demokrasi," katanya.
Dalam upaya mencegah terjadinya politik uang, Apdesi Sulsel bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memantau dan mengawasi jalannya pilkada di wilayah desa, serta siap melaporkan apabila ditemukan indikasi politik uang.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan praktik politik uang, sehingga Pilkada Serentak dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang bersih, jujur, dan adil," tegasnya.
Sri Rahayu juga menambahkan, pada Pilkada Serentak kali ini masyarakat sudah cerdas melihat calon pemimpin yang punya kapasitas mengelola pemerintahan.
"Saya kira masyarakat kita sudah cerdas dan bijak dalam menentukan pilihan. Kalau ada yang kasih, ambil uangnya, jangan coblos orangnya," tandasnya.***