Appi di Persimpangan Politik: Bertahan atau Berlabuh?
Arief Wicaksono.--
Sementara itu, Partai Demokrat memperoleh sekitar 7,43 persen suara nasional. Angka tersebut memang masih berada di atas berbagai opsi ambang batas yang diwacanakan. Namun, dibandingkan Gerindra dan NasDem, Demokrat memiliki margin keamanan yang lebih tipis, terutama jika ambang batas dinaikkan menjadi 7 persen.
Perbedaan posisi tersebut menghadirkan konsekuensi politik yang tidak sederhana bagi Appi. Bergabung dengan partai yang memiliki margin keamanan elektoral lebih besar tentu menawarkan risiko struktural yang berbeda dibandingkan bergabung dengan partai yang berada lebih dekat dengan ambang batas parlemen.
Dalam situasi demikian, kapital personal Appi berpotensi terserap untuk kepentingan konsolidasi dan penguatan partai. Elektabilitas, jaringan politik, serta kemampuannya menggerakkan dukungan pemilih bisa saja lebih banyak digunakan untuk menjaga keberlangsungan dan meningkatkan perolehan kursi partai, alih-alih memperkuat posisi politiknya sendiri.
Dengan kata lain, Appi perlu menghitung apakah kepindahan partai akan menjadi investasi politik jangka panjang atau justru membuatnya terjebak dalam pekerjaan elektoral yang bersifat defensif.
Risiko tersebut semakin penting diperhitungkan dalam konteks politik Sulawesi Selatan. Sebagai Wali Kota Makassar, Appi memiliki basis kekuatan politik yang strategis. Posisi ini memberinya akses terhadap jaringan sosial, pengalaman kepemimpinan, dan pengaruh politik yang dapat menjadi modal untuk membangun kekuatan lebih luas. Namun, modal tersebut tentu tidak bersifat tanpa batas.
Jika sebagian besar energi politiknya harus diarahkan untuk membangun mesin partai dan memastikan partai tersebut mampu bertahan dalam persaingan elektoral, ruang untuk mengembangkan kekuatan politik personal bisa menjadi lebih sempit.
Belum lagi dinamika politik nasional yang sangat mungkin berubah. Konstelasi elite partai, perubahan kepentingan koalisi, hingga pergantian posisi strategis di pemerintahan dapat memengaruhi peta hubungan politik. Perubahan komposisi elite nasional, termasuk dinamika yang melibatkan tokoh-tokoh Golkar seperti Nusron Wahid, menjadi pengingat bahwa konfigurasi kekuasaan tidak pernah benar-benar statis.
Karena itu, keputusan Appi tidak cukup hanya didasarkan pada siapa yang paling aktif mendekatinya atau partai mana yang menawarkan peluang politik paling menarik saat ini. Ia perlu mempertimbangkan keberlanjutan hubungan politik, stabilitas organisasi, serta ruang gerak yang tersedia bagi dirinya dalam jangka panjang.
Sumber:

