Appi di Persimpangan Politik: Bertahan atau Berlabuh?

Oleh: Arief Wicaksono

DISWAY, SULSEL - Di tengah menguatnya wacana kepindahan Munafri Arifuddin alias Appi dari Partai Golkar, pertanyaan publik tampaknya lebih banyak tertuju pada satu hal: Partai mana yang akan menjadi pelabuhan politik berikutnya bagi Wali Kota Makassar tersebut? Partai Demokrat disebut-sebut memiliki peluang besar untuk merekrut Appi. Di sisi lain, Gerindra dan NasDem juga masuk dalam bursa Partai yang dinilai berpotensi menjadi pilihan politiknya.

 

Namun, jika dicermati lebih jauh, persoalan sesungguhnya bukan sekadar ke mana Appi akan berlabuh. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa sejumlah partai politik begitu berkepentingan untuk merekrutnya. Apa yang membuat Appi memiliki daya tawar politik yang cukup kuat hingga menjadi figur yang diperebutkan?

 

Jawabannya terletak pada kapital personal yang dimilikinya. Dalam situasi ketika kepercayaan publik terhadap partai politik mengalami kemerosotan, kekuatan figur semakin menentukan kemampuan partai dalam meraih keuntungan elektoral. Sebagaimana telah saya uraikan dalam tulisan sebelumnya, modal politik yang melekat pada seorang figur kerap kali justru lebih bernilai dibandingkan identitas partai yang menaunginya.

 

Dalam konteks ini, wacana kepindahan Appi ke Partai Demokrat yang ramai diberitakan di berbagai platform media perlu dibaca secara lebih objektif. Narasi yang berkembang di ruang digital tidak selalu berjalan seiring dengan realitas komunikasi dan negosiasi politik di balik layar.

 

Informasi mengenai kedekatan Appi dengan Demokrat memang cukup menonjol dalam pemberitaan. Namun, hal itu tidak serta-merta memastikan bahwa keputusan politiknya telah final. Komunikasi dengan elite Gerindra maupun NasDem, misalnya, juga menjadi variabel yang patut diperhitungkan. Meski tidak terlalu ramai diperbincangkan di ruang publik, komunikasi politik yang berlangsung secara senyap justru berpotensi menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan.

 

Dalam politik, intensitas pemberitaan tidak selalu mencerminkan kekuatan negosiasi. Ada kalanya proses yang tidak banyak terekspos justru berlangsung lebih matang dan strategis. Karena itu, terlalu dini jika arah politik Appi hanya disimpulkan berdasarkan partai yang paling sering disebut dalam pemberitaan.

 

Di sisi lain, terdapat asumsi yang juga perlu diluruskan. Partai yang berhasil merekrut Appi belum tentu otomatis memperoleh keuntungan elektoral tanpa konsekuensi. Sebaliknya, Appi pun tidak serta-merta berada dalam posisi yang sepenuhnya diuntungkan. Ketika seorang figur dengan kapital personal yang dominan bergabung dengan partai, hubungan yang terbentuk bukan hanya soal transfer elektabilitas, melainkan juga pembagian tanggung jawab politik.

Sumber: