Prihatin Kondisi Jalan Provinsi di Wajo, Anggota Komisi D: Penyandang Pangan Bantuan Minim

DISWAY,  SULSEL  -  Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Partai Gerindra, Sultan Tajang merasa prihatin dengan kondisi ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Wajo. Pasalnya perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  terhadap kondisi jalan di wilayah tersebut cukup minim.

Padahal Kabupaten Wajo, kata Sultan Tajang, merupakan penyangga pangan terbesar di Sulawesi Selatan dan perlintasan Kabupaten/Kota, tetapi perhatian pemerintah minim.

 Dari ruas jalan sepanjang 40 kilometer yang kategori rusak parah dan sedang, Pemerintah Provinsi hanya menganggarkan perbaikan sepanjang 2,8 kilometer pada APBD Pokok 2025. 

Keluhan itu disampaikan Sultan Tajang usai melakukan rapat kerja dengan Kabid Bina Teknik dan Perencanaan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Nihaya. Rapat itu berlangsung di ruang rapat Komisi D di lantai 6 DPRD Sulsel, Rabu, (11/12/2024).

"Ruas jalan Provinsi di Kabupaten Wajo cukup memprihatinkan kondisinya.   Pada dasarnya kebutuhan jalan Provinsi yang ada di sana itu sekitar kurang lebih 40 kilometer. Padahal, Kabupaten Wajo ini salah satu penyandang pangan di Sulawesi Selatan tapi kondisi jalan Provinsi sangat memprihatinkan," kata Sultan Tajang.  

Bahkan dari ruas jalan sepanjang 40 kilometer tersebut,  sebagian belum pernah tersentuh pengaspalan selama puluhan tahun.

" Jadi memang Kabupaten Wajo ini sebagai Kabupaten persinggahan perlintasan dari beberapa  Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan Provinsi lain tapi jalan provinsi sangat memprihatinkan," ucapnya.

Maka dari itu, ia menekankan kepada Pemprov Sulsel melalui Bina Marga untuk memberikan atensi serius. Sebab dampak negatif  kepada masyarakat cukup besar.

 "Saya meminta rekan - rekan Bina Marga untuk melakukan antisipasi karna sudah menelan banyak korban, banyak menimbulkan kerugian akibat jalan rusak Provinsi di kabupaten Wajo.  Salah satu penyandang  pangan di Sulawesi Selatan, tapi bantuan perbaikan jalan cukup minim yang dikucurkan. Saya berharap betul langkah - langkah yang diambil minimal penanganan sementara," harapnya.

Terpisah, Kabid Bina Teknik dan Perencanaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Nihaya mengakui, anggaran yang dipunya pada APBD Pokok 2025 sangat minim. Sehingga pihaknya hanya melakukan perbaikan terhadap jalan yang skala prioritas. 

Minimnya anggaran yang dikelola, kata Nihaya, karena terjadi rasioanlisasi cukup besar tahun anggaran 2025.  Angkanya turun drastis, awalnya, Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Rp 668 miliar turun hingga Rp177 miliar. Rasionalisasi tersebut kabarnya kebijakan Pj Gubernur Sulsel,  Prof Zudan Arif Fakrulloh yang menginginkan 'APBD Sehat'

"Artinya kita  melihat skala prioritas saja. Utamanya daerah daerah yang mengalami kerusakan parah," ucap Nihaya menandaskan.***

Sumber: