Dewan Minta Dinas Koperasi Prioritaskan Bantuan Modal untuk UMKM

DISWAY,  SULSEL - Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Rafiuddin Raping meminta Dinas Koperasi dan UMKM memprioritaskan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha kecil, ketimbang melaksanakan pelatihan.

Menurut Rafiuddin, upaya tersebut  merupakan  aspirasi para pelaku UMKM di daerah pemilihannya di Kabupaten Gowa dan Takalar.

Rafiuddin mengatakan, banyak pelaku UMKM di Gowa dan Takalar mengiginkan  pemerintah memperbanyak bantuan modal usaha daripada pelatihan-pelatihan.

"Yang bikin pusing itu karena semua bantuan Dinas UMKM hanya dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Padahal yang diinginkan masyarakat itu di dinas adalah bantuan modal," ujar Rafiuddin usai rapat kerja bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel di gedung DPRD Sulsel, Kota Makassar, Jumat (31/1/2025).

Mantan Ketua DPRD Gowa itu menjelaskan, pelatihan UMKM dianggap kurang strategis, karena saat ini pelaku usaha kecil sudah bisa mengakses pengetahuan soal usaha melalui internet dan lainnya.

Rafiuddin mengusulkan agar bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM harus menjadi prioritas, khususnya bagi mereka yang sulit mengakses bantuan perbankan.

Maka dari itu, politisi PPP tersebut akan mengusulkan tambahan bantuan modal usaha pada Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel saat pembahasan APBD Perubahan nantinya.

"Nanti kita harap anggaran bantuan keuangan untuk UMKM ditambah karena yang saya lihat tadi semua pelatihan, tidak ada bantuan modal usaha. Padahal aspirasi dari masyarakat itu bantuan keuangan," jelas Rafiuddin.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo mengatakan, pihaknya saat ini memang fokus agar UMKM mendapat sertifikasi halal dibanding bantuan modal.

"Ini kan begini, tetap ada kita siapkan [bantuan modal], tetapi kan ada beberapa program prioritas provinsi. Yang pertama itu program sertifkat halal. Ini kita buru karena tahun 2026 itu sudah wajib halal," tutur Fakshirie Radjamilo usai rapat tadi.

Menurut Fakshirie Radjamilo program sertifikat halal UMKM tersebut sudah ditargetkan tuntas sejak Oktober 2024. Makanya ada program yang disebut Wajib Halal Oktober.

"Ini yang menjadi titik fokus kita, makanya seluruh pelaku UMKM kita yang jumlahnya 1,8 juta ini bisa ada sertifikat halalnya," pungkas Fakhsirie Radjamilo. (*)

Sumber: