Komisi D Soroti Anggaran Infrastruktur Drainase di CPI

DISWAY,  SULSEL – Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, menyoroti anggaran yang dialokasikan  Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) untuk pembangunan infrastruktur drainase di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI). 

Menurut Kadir, keputusan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan yang lebih mendesak di daerah lain.

Kadir Halid menyampaikan,  banyak wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur yang sifatnya lebih urgen. Oleh karena itu, ia menilai anggaran untuk pemeliharaan drainase di CPI kurang tepat sasaran. Apalagi Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah, yang berpotensi berdampak pada pos anggaran. 

Itu disampaikan Kadir Halid dalam rapat kerja bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Selasa, 4 Februari 2025.

"CPI tidak ada terlalu khusus. Betul - betul diperhatikan yang sangat urgen. Apalagi ada pemotongan anggaran (pemerintah pusat). Ada daerah lain yang lebih urgen. Tolong ini diperhatikan," pinta Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu. 

Senada, Sekretaris Komisi D DPRD Sulawesi Selatan,  Abdul Rahman menyampaikan Dinas BMBK sebaiknya fokus melakukan perbaikan infrastruktur fisik yang lebih urgen. 

"Soal CPI tidak terlalu urgen.  Saya juga biasa jalan -  jalan di sana. Saya minta perhatiannya untuk di daerah, supaya kita punya nilai di masyarakat," tegasnya.

Ia berharap Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dapat melakukan evaluasi terhadap rencana anggaran tersebut dan lebih memfokuskan pembangunan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan anggaran pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

 Kabid Pembangunan Preservasi Jalan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Irawan Dermayasamin mengungkapkan, anggaran  infrastruktur drainase di Kawasan CPI sebesar Rp4,5 miliar lebih. 

Menurut Iriawan, penganggaran tersebut sudah pernah diajukan dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) di tahun sebelumnya,  tapi terhenti. Sehingga pihaknya kembali melakukan penganggaran.

"CPI, 4,5 miliar difokuskan untuk penganggaran drainase, 2023 sempat terhenti.  Inilah yang kami anggarkan kembali," imbuhnya.***

Sumber: