Dua Komisioner KPU Palopo Diperiksa Polisi Atas Kasus Ijazah Palsu Trisal Tahir

DISWAY, SULSEL - Kasus dugaan ijazah palsu Calon Wali Kota Polopo, Trisal Tahir, kembali berlanjut di Polisi.

Kali ini,  dua Komisioner KPU Palopo yang masih aktif, Hary Zulfikar dan Iswandi Ismail  menjalani pemeriksaan klarifikasi di Penyidik  Satreskrim Polres Palopo, Kamis, 13 Februari 2025.

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut laporan KPU Palopo    bernomor LP/B/754/XI/2024/SPKT/Polres Polopo. Isi laporan tersebut merupakan  dugaan ketidakabsahan ijasah   Trisal Tahir, setelah KPU Palopo tidak mengeksekusi rekomendasi Bawaslu Kota Palopo untuk mendiskualifikasi pasangan Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin Daud. 

Kasi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi membenarkan hal tersebut.  

" Dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan para saksi - saksi," singkatnya saat dikonfirmasi. 

Mengenai pemanggilan klarifikasi di Polres Palopo,  Hary Zulfikar enggan berkomentar lebih jauh. Pemanggilan klarifikasi tersebut tertuang dalam surat bernomor B/204/II/Res.1.9/2025/Reskrim.

Dalam surat itu, dua komisioner KPU Palopo diminta membawa dokumen persyaratan Calon Wali Kota Palopo,  Trisal Tahir. 

Sementara mantan Ketua KPU Palopo,  Irwandi Djumadin menambahkan, laporan polisi tersebut dilakukan setelah penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, sesuai rekomendasi Bawaslu pada Pilkada Serentak 2024. 

Dimana,  Bawaslu  menerbitkan surat rekomendasi ke KPU Palopo terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah calon wali Kota Palopo, Trisal Tahir. Bawaslu meminta KPU mengubah status Trisal Tahir dari memenuhi syarat (MS) menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).

"Laporan itu sudah lama. Itukan merujuk  rekomendasi Bawaslu sebagai tindak lanjut. Merujuk  PKPU 8 2024, bahwasanya jika ada temuan atau laporan terkait keabsahan  ijzah atau surat tamat belajar setelah dilakukan penetapan calon, itu KPU meneruskan ke pihak berwenang hingga adanya kekuatan hukum tetap. S

ebagai tindak lanjut Bawaslu kami teruskan ke Polres untuk pembuktian supaya ada kepastian hukum," imbuhnya.(**)

Sumber: