Kajati Sulsel Setujui Permohonan Restoratif Justice Tiga Kasus Pidana Umum

DISWAY,  SULSEL  -  Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Agus Salim menyetujui tiga kasus pidana umum yang diajukan Kejaksaan Negeri untuk diselesaikan melalui Restoratif Jusctice. 

Tiga kasus yang disetujui diajukan Kejari Soppeng, Kejari Gowa dan Kejari Jeneponto. 

Dalam ekspose Restoratif Justice tiga perkara tersebut,  Agus Salim didampingi  Asisten Tindak Pidana Umum Rizal Syah Nyaman, Koordinator pada Tindak Pidana Umum Akbar dan beberapa kepala seksi pada bidang Pidum  di Aula Lantai 2, Kejati Sulsel, Kamis (27/2/2025).

Diketahui, perkara yang diajukan Kejari Soppeng merupakan  kasus pencurian yang dilakukan  Rusmin alias Galang bin Muris (39 tahun) dan dijerat  pasal 362 KHUP.

Tersangka yang berprofesi sebagai ojek pangkalan,  melakukan pencurian karena terdesak kondisi ekonomi.

 Sementara Kejari Gowa mengajukan Restoratif Jusctice atas nama tersangka Faisal bin Dg. Sawawi (46 tahun) yang dijerat pasal 363 Ayat (1) KHUP (kasus pencurian). Tersangka melakukan pencurian outdoor AC, mesin pompa air dan jemuran. 

Sedangkan Kejari Jeneponto mengajukan RJ atas nama tersangka Syahrir Gaffar alias Alli bin Abd. Gaffar (48 tahun) dan Irsal Muhammad bin H Muhammad Aming (39 tahun) dijerat pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kasus penganiayaan).

Namun ketiga kasus tersebut,  korban dan pelaku sepakat menempuh jalur damai. Kemudian pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Kajati Sulsel, Agus Salim mengatakan,  permohonan RJ ini disetujui setelah mempertimbangkan syarat dan keadaan sesuai yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.

“Kita sudah melihat testimoni korban, tersangka dan keluarga. Telah memenuhi ketentuan Perja 15, korban sudah memaafkan tersangka. Atas nama pimpinan, kami menyetujui permohonan RJ yang diajukan," kata Agus Salim.

Setelah proses RJ disetujui, Kajati Sulsel meminta Kejaksaan Negeri  untuk  menyelesaikan seluruh administrasi perkara, barang bukti dikembalikan ke korban dan  tersangka dibebaskan. 

"Saya berharap penyelesaian perkara zero transaksional untuk menjaga kepercayaan pimpinan dan publik,” pesan Agus Salim.***

Sumber: