Awasi PSU! Pj Wali Kota Palopo Diduga Terafiliasi Kandidat Tertentu

Sedangkan Direktur Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir menerangkan,  saat ini konstalasi politik di Kota Palopo tengah menjadi perhatian sebab hanya Palopo yang akan mengadakan Pilkada kembali di Sulawesi Selatan. Sehingga, tentu semua hal termasuk gerak-gerik Pj Walikota Palopo akan menjadi sorotan dalam beberapa waktu ke depan.

“Karena dia akan menjadi perhatian seluruh mata akan tertuju pada apa yang akan dilakukan Pj Walikota, karena di Sulsel ini tinggal Palopo yang akan melaksanakan Pilwali ulang. Sehingga Pj akan mendapatkan perhatian khusus dari Gubernur dan elit-elit partai,” jelasnya.

Selain Pj Walikota Palopo, Suwadi mengatakan salah satu yang juga akan menjadi pusat perhatian adalah sikap dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Apakah mereka akan menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon karena kedekatan partai politik.

“Tetapi harapan kami Gubernur itu netral, dan memberikan percontohan di Pilwali Palopo ini sehingga terlaksana dengan Jurdil serta tidak terulang lagi kejadian yang bisa membuat Pilwali itu diulang,” tukasnya.

Dikonfirmasi terpisah,  Pj Wali Kota Polopo, Firmanzah,  mengenai fotonya bersama Trisal Tahir yang beredar luas di media sosial, belum memberikan respon. 

Harian Disway  juga mencoba meminta keterangan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan,  Jufri Rahman terkait netralitas Pj Wali Kota Palopo pun tidak memberikan respon.

Diketahui,  Putusan Mahkamah  Konsitusi  memerintahkan PSU di Kota Palopo didasari temuan bahwa  Trisal Tahir, terbukti menggunakan ijazah palsu.

PSU dijadwalkan berlangsung dalam tiga bulan ke depan, memberikan waktu bagi penyelenggara pemilu dan para kandidat untuk mempersiapkan diri.

Namun di tengah situasi politik yang semakin memanas menjelang PSU, desakan agar Pj Wali Kota diganti semakin menguat. Kendati,  PSU diharapkan berjalan secara adil dan transparan tanpa kepentingan politik tertentu.

"Saya kira kalau Pejabat seperti Pj Kepala Daerah yang tidak mampu menjaga situasi politik, dan malah membuat kondisi semakin memanas, sebaiknya memang perlu dievaluasi," pinta Advokad senior Farid Mamma. 

Anggota Bawaslu Sulsel, Andarias Duma menyatakan, sebagai pengawas, pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi berjenjang dengan Bawaslu RI dan Bawaslu Kota Palopo terkait  persiapan mengawal PSU.

“ Bawaslu akan melakukan pengawasan sebagai tugas. Saya kira jelas putusan MK," imbuhnya.(Reg/E)

Sumber: