Pragmatisme Politik di Palopo: Ancaman Demokrasi dalam PSU Wali Kota

DISWAY,  SULSEL  -  Sikap pragmatisme masyarakat  dalam pemilihan  Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo berpotensi terjadi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) mendatang.

Pasalnya, masyarakat terkadang lebih melihat pasangan calon yang memiliki logistik kuat ketimbang kapasitas. 

Pengamat Politik dari Profetik Institut, Asratillah mengakui,  dari data riset, hampir semua pemilih  perkotaan masih sangat pragmatis dalam menentukan pilihan kepala daerahnya.

"Memang ada segmen pemilih yang mempertimbangkan visi-misi. Tapi itu biasanya jumlahnya kecil, mereka kelas menengah terpelajar," katanya, Senin 17 Maret 2025.

Selain karena logistik yang kuat, dia juga menilai,  kecenderungan pemilih pragmatis  juga ditunjang l manajemen isu media calon tersebut.

"Jadi logistik ditambah framing, bisa jadi menentukan kemenangan si kandidat," katanya.

Dari kacamata etika politik, Asratillah menilai,  fenomena ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Nasib daerah ke depan tidak tergantung pada kapasitas visi politik kepala daerah.

"Tetapi ditentukan oleh kapasitas logistik. Ini alamat yang kurang bagus bagi demokrasi jangka panjang kita," ungkapnya.

Berdasarkan data survei Pilkada Serentak 2024, Asratillah mengungkapkan, pembiaran masyarakat terhadap praktek politik uang sangat besar. Sehingga pada PSU Palopo nanti, hal yang serupa dikhawatirkan  terjadi.

"Dari pengalaman kita kemarin, harga suara akan lebih tinggi (di PSU Palopo). Kalau ada inflasi barang-barang, di PSU itu akan terjadi inflasi suara," ujarnya.

Lebih jauh, dia pun berharap atas kerawanan ini pihak Bawaslu, Pengamanan, dan Pemerintah setempat dapat turun langsung mencegah politik uang ini.

Meskipun sulit dihindari, tetapi intervensi tersebut diharapkan dapat meminimalisir money politic dan menekan angka pemilih pragmatis. (*).

Sumber: