Kejaksaan Tindaklanjuti Laporan Indikasi Kerugian Negara KPU Palopo

DISWAY,  SULSEL   - Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo telah menindaklanjuti laporan terkait indikasi kerugian negara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo.  Saat ini, laporan tersebut telah diterima dan tengah dalam tahap telaah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan,   Kejari Palopo  menangani laporan tersebut sesuai prosedur yang berlaku. 

"Laporan sudah diterima dan sementara ditelaah pihak Kejari Palopo," kata Soetarmi dalam keterangannya, Selasa, 18 Maret 2025.

Meski begitu, Soetarmi menyebutkan, pihaknya fokus dan menghormati proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sedang berlangsung di Palopo.  

"Namun untuk langkah selanjutnya fokus dan menghormati proses PSU," ucapnya.

Diketahui, tiga komisioner KPU Palopo yang  dipecat  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI   kembali dilapor ke Kejaksaan Negeri Palopo, awal Maret lalu.

Mereka eks ketua KPU Palopo, Irwandi Djumadin beserta dua rekannya, Abbas dan Muhatzir. Ketiganya dilaporkan karena dianggap telah menyebabkan indikasi kerugian negara.

Pasalnya, ketiganya dianggap dengan sengaja meloloskan Trisal Tahir, untuk ikut bertarung di Pilkada Polopo.  Padahal sejak awal, syarat Trisal Tahir sudah cacat administrasi. 

Akibat ketidakprofesionalan atau kelalaian penyelenggara Pemilu, Pilkada Palopo harus dilakukan  Pemungutan Suara Ulang (PSU). Padahal  telah menggelontorkan biaya sekitar Rp22 miliar lebih.

Sulaiman selaku pelapor  menjelaskan, tindakan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo menjadi cikal bakal munculnya kerugian Negara. Hal itu juga diperkuat  hasil putusan DKPP dan Mahkamah Konstitusi.

"Bahwa dana yang digunakan oleh KPU Kota Palopo untuk menyelenggarakan pilkada kurang lebih Rp22 miliar. Atas dugaan kelalaian penyelenggara, Pemkot Palopo harus kembali mengeluarkan uang PSU," tandasnya. (*)

Sumber: