Menko Airlangga Beberkan Hasil Negosiasi Indonesia dengan Amerika

DISWAY, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali mengungkapkan perkembangan terbaru terkait upaya negosiasi terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diluncurkan oleh Amerika Serikat (AS).

Salah satunya terkait Pemerintah AS yang menugaskan USTR untuk melanjutkan perundingan teknis dengan Indonesia.

Menurut Airlangga, USTR sendiri juga mengapresiasi posisi Indonesia yang terus berupaya melakukan dialog dengan pihak AS.

Sebagai landasan bagi kelanjutan pembahasan di tingkat teknis tersebut, Airlangga menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia dan pihak USTR telah melakukan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA), sehingga pembahasan yang dilakukan hanya untuk diketahui kedua belah pihak.

"Secara geopolitik tentu Indonesia dianggap penting oleh Amerika. Dan tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, Bapak Presiden memberikan arahan bahwa apa yang kita tawarkan itu adalah win-win solution," jelas Airlangga kepada Disway.id di Jakarta, pada Senin 28 April 2025.

"Kita tidak membedakan satu negara dengan negara lain, jadi artinya relatif apa yang kita tawarkan adalah apa yang sedang kita lakukan di dalam negeri," jelas Menko Airlangga kepada Disway di Jakarta, pada Senin 28 April 2025.

Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terkait permintaan Indonesia terhadap tarif resiprokal yang dikenakan AS.

Dalam hal ini, Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia melakukan negosiasi agar tarif yang dikenakan kepada komoditas-komoditas utama Indonesia yang diekspor ke AS dapat setara dengan beberapa negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh, sehingga diharapkan dapat terjadi equal level playing field.

"Jadi tidak hanya bicara mengenai tarif, tapi juga bicara mengenai non-tarif barrier dan juga mengenai rencana Indonesia menyimbangkan neraca perdagangan. Jadi kita sebut itu fair and square," tutur Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan 3 Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha, serta Satgas Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi.

Menurutnya, pembentukan satgas ini sendiri dilakukan sebagai tindak lanjut upaya perundingan yang dilakukan dengan AS.

"Dengan dibentuknya Satgas tersebut, diharapkan dapat mendorong percepatan proses perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan AS," ucap Airlangga. (*)

 

Sumber: