Komisi D DPRD Sulsel Desak Dishub Optimalisasi Pengelolaan Pelabuhan dan Terminal

DISWAY,  SULSEL  – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat evaluasi Triwulan I terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Sulsel pada Kamis (8/5) ini dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, dan dihadiri Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, Andi Erwin Terwo.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah kendala yang menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya kekurangan pegawai di sembilan pelabuhan yang dikelola  Dishub Sulsel.

“Kami melihat banyak kendala terkait pendapatan. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) profesional untuk mengelola pelabuhan. Ada sembilan pelabuhan regional yang kekurangan pegawai akibat tidak diperpanjangnya kontrak tenaga outsourcing. Sebanyak 50 pegawai tidak diperpanjang kontraknya dengan alasan efisiensi,” ungkap Kadir Halid.

Ia menambahkan, kondisi ini berdampak pada operasional pelabuhan, termasuk kebersihan dan pengelolaan parkir.

Kadir juga menyoroti belum optimalnya penyerahan kewenangan pengelolaan terminal dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, seperti Terminal Mallengkeri dan Terminal Daya di Makassar.

“Kami mendorong adanya tindak lanjut untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk melakukan pertemuan dengan wali kota guna mempercepat proses penyerahan kewenangan atas pengelolaan terminal-terminal tersebut kepada provinsi,” tegasnya.

Sementara itu, Kadishub Sulsel, Andi Erwin Terwo, mengakui bahwa penghentian kontrak tenaga outsourcing menjadi salah satu kendala utama. Meski demikian, pihaknya terus berupaya mencari solusi atas permasalahan tersebut.

“Kami sedang mempertimbangkan berbagai inovasi, termasuk menggandeng investor untuk mendukung pengelolaan pelabuhan. Salah satu yang menjadi perhatian utama saat ini adalah kebersihan Pelabuhan Bira, setelah tidak adanya lagi tenaga outsourcing,” jelas Andi Erwin.

Dalam evaluasi tersebut, Dishub Sulsel melaporkan realisasi PAD sebesar 28 persen dari target. Namun, beberapa anggaran belanja modal masih belum terealisasi.

Rapat ini menjadi momentum bagi DPRD dan Dishub Sulsel untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengatasi hambatan pengelolaan pelabuhan dan terminal guna meningkatkan PAD serta pelayanan kepada masyarakat. (*)

 

Sumber: