Komisi I Soroti Banyak Wartawan Dipecat, Dorong Revisi UU

Olehnya itu dalam RDP kembali Deng Ical menegaskan untuk mempercepat revisi regulasi yang tersedia termasuk undang-undang penyiaran, pers dan undang-undang yang lainnya.

 

"Kemudian Komdigi bekerjasama dengan kementerian lembaga lainnya, terutama kampus, untuk menyusun platform digital yang cocok untuk versi Indonesia. Supaya kita selain perlindungan data pribadi. Membuat roadmap untuk platform yang made in Indonesia, yang 100% Indonesia," tegasnya. 

 

Anggota Komisi I lainnya, TB Hasanuddin juga menyampaikan hal sama agar kesejahteraan wartawan ikut diperhatikan sebagaimana selama ini Komisi I juga memberi perhatian terhadap kesejahteraan prajurit TNI.

 

“Seperti kita ketahui, pers merupakan pilar keempat dalam demokrasi. Tapi jika ada masalah dalam dunia pers, maka menjadi kewajiban kita semua untuk menyelesaikannya bersama-sama,” ujar TB Hasanuddin.

 

Ia menyoroti bahwa dunia pers saat ini didominasi oleh pemilik media yang sebagian besar merupakan pengusaha, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kepentingan korporasi dan kesejahteraan wartawan di lapangan.

 

“Di ruangan ini, kita sering bicara soal kesejahteraan prajurit TNI. Hari ini saya ajak kita semua untuk juga mulai membahas secara serius bagaimana meningkatkan kesejahteraan wartawan media,” tegasnya.

 

TB Hasanuddin menegaskan bahwa wartawan adalah bagian tak terpisahkan dari anak bangsa yang perannya sangat vital dalam menjaga informasi publik, demokrasi, dan kontrol terhadap kekuasaan.

 

“Saya yakin dan saya percaya, kita harus dan bisa memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk kemaslahatan negeri ini,” tambahnya.

Sumber: