Partai Hanura dan Perindo Lakukan Penyegaran

Dia mengatakan, sebagian partai mengalami kesulitan dalam menghadapi pemilu, pileg dan pilkada dikarenakan proses penetapan pemimpinnya alot dan kerap diwarnai konflik.

“Masalahnya bukan hanya soal struktur formal, tapi bagaimana mengelola partai itu agar terkoneksi dengan akar rumput. Banyak pemimpin partai di daerah tidak punya kapasitas manajerial yang memadai,” katanya.

Dia mengatakan, pembenahan kepemimpinan menjadi langkah paling krusial untuk memperkuat partai.   Utamanya menghadapi momentum politik akan datang.

Apalagi dengan munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait regulasi pemilu, yang mempertegas pemisahan  Pemilu  lokal dan nasional.

Sehingga kondisi tersebut membuat partai politik di daerah harus memikirkan strategi sendiri. Berbeda Pemilu sebelumnya,   DPP  bisa  mengontrol strategi politik daerah dengan pola linear.

Mengingat,  konstelasi Pileg 2024 lalu, rerata partai politik menggunakan skema tandem dalam meraup suara. Caleg nomor urut 1, ditandemkan mulai DPR RI, DPRD Provinsi  dan DPRD Kabupaten/Kota.  Tapi keluarnya putusan MK, skema tersebut tidak bisa lagi digunakan lantaran Pileg DPR RI dipisah.

“Politik lokal sekarang tidak linear dengan politik nasional. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi partai untuk membangun kekuatan lokal secara otentik,” tandasnya. (*)

Sumber: