Pengembangan SDM dalam Upaya Pencegahan Lahirnya Kesenjangan Sosial Bagi Anak Jalanan
<strong>Oleh: Sarah Agussalim</strong> RISIKO kecamuk wabah korona virus telah usai. Namun berdampak pada kondisi nasional, regional dan lokal. Perkara kemiskinan kini semakain mencuat dengan ragam jenis dan lapisan kehidupan pasca pandemi. Penulis berupaya memberikan pandangan dan ekspektasi pada Pemerintah Kota Makassar agar dapat focus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Makassar dengan memperdayakan anak-anak yang termarjinalkan untuk menurunkan angka kemiskinan dan memberikan kesejahteraan hidup. Korona virus adalah sebuah wabah berskala global yang pada awalnya mewabah di Wuhan, China, lalu menyebar dengan cepat hingga ke Asia, Amerika, Eropa dan Australia sehingga menyebabkan para elit negeri menitahkan penerapan pembatasan sosial, termasuk pemangku kebijakan di Indonesia. Berdasarkan keterangan UNICEF, tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mencegah penyebaran koronavirus telah mengakibatkan kontraksi ekonomi yang cukup parah, kebijakan tersebut telah membatasi gerak masyarakat, pasar tradisional maupun pasaran modern sebagian besar ditutup, penerbangan, transportasi darat dan laut dibatasi sehingga perusahaan tidak dapat mendistribusikan barang ke konsumen. Arus barang yang tersendat berdampak pada penurunan daya serap barang, akibatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia melemah. Badan Pusat Statistik menyatakan Indonesia telah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07% pada tahun 2020. Upaya pemulihan ekonomi di Indonesia akibat wabah koronavirus. Sebagai upaya mengatasi keterpurukan perekonomian masyarakat akibat kecamuk koronavirus baik di tingkat individu/rumah tangga hingga korporasi, Pemerintah Indonesia menciptakan kebijakan-kebijakan bersifat dinamis melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya adalah penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Postur APBN pun turut mengalami perubahan sebagai respon atas kebijakan Pemerintah yang bersifat dinamis. Perbaikan perekonomian mulai terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif sejak triwulan ke II untuk beberapa negara yang terkena dampak, termasuk Indonesia dan Sulawesi Selatan serta Kota Makassar. Tetapi menurut keterangan Bank Indonesia, ekspektasi terhadap pemulihan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang diharpakan berlanjut terancam menemui beberapa tantangan, di antaranya adalah naiknya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada rantai pasok dunia yang diperparah oleh fenomena heatwave (gelombang panas) yang melanda beberapa negara produsen pangan dunia. Hal tersebut berdampak pada perekonomian nasional dan Sulawesi Selatan terlihat berfluktasi. Lebih lanjut Bank Indonesia menjelaskan bahwa scaring effect wabah koronavirus dan fenomena global tersebut menekan perekonomian Sulawesi Selatan hingga pada triwulan II 2022 kinerjanya tercatat berada dibawah nasional, di mana sebelumnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu konsisten berada di atas nasional atau setidaknya selama 10 tahun terakhir. Perlindungan Sosial Bagi Anak Jalan di Kota Makassar Makassar merupakan pusat kota di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta orang, angka ini terbilang cukup banyak dibandingan kota-kota lain seperti kota Tomohon di Sulawesi Utara yang hanya sekitar 50.000 penduduk. Makassar pasca pandemic juga mengalami penurunan dalam berbagai sector salah satu yang paling massif adalah sector ekonomi. Penurunan ini juga menghasilkan dampak pada peningkatan jumlah orang miskin yang pada 2018 hanya 66,22 di 2020 menjadi 69, 98. Kondisi ekonomi yang buruk dengan dampak yang meluas juga menghasilkan banyaknya anak-anak dari keluarga miskin semakin menderita. Penderitaan ini dapat diamati dengan sengat nyata di sisi jalan, sudut kota, pusat kota bahkan tempat-tempat wisata dan perbelanjaan di Makassar. Anakanak tersebut tumbuh dalam kehidupan menjadi anak jalan yang melakukan aktivitas seperti: Pemulung, Peminta-minta di lampu merah, pengemis, manusia silver dll. Kondisi ini sangat memprihatikan mengingat adanya kebijakan perlidungan social yang kian diperkuat pada saat pandemic covid-19 melanda. Perlindungan sosial seharusnya dimaksimalkan untuk mencegah bertambahnya jumlah masyarakat miskin, anak anak jalanan. Jumlah anak jalanan kota tahun 2020 sekitar 735. Angka yang terbilang banyak, jika berkaca dengan wilayah lainnya bahkan kondisi ini sangar miris karena anggaran pendapatan daerah kota Makassar sendiri mencapai 4.766,44 M untuk PAKU 2023. <strong>KESIMPULAN</strong> Bahwa anak Jalanan yang bermunculan hari ini adalah tanggungjawab Pemerintah untuk memberikan perlindungan social dalam rangka menwujudkan kesejahteraan. Jika pemenuhan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan hidup terjaga maka akan menekan terbentuknya kemiskinan yang menjadi cikal bakal anak jalanan. Anak jalanan adalah potensi yang besar untuk perekonomian karena mereka adalah generasi yang akan menjadi penduduk produktif. Pengembagan SDM yang berhasil dapat diukur dengan penguatan sector kemanusiaan yang mencegah bahkan memberantas kemiskinan dan anak jalalan. Oleh sebab itu kita perlu menjadi bagian dari proses penyelesaian masalah tersebut.
Sumber: