Promosi Doktor, Helmy Budiman Teliti Kebijakan Pemerintah Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Penyangga IKN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Helmy Budiman.--
DISWAY, SULSEL — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Helmy Budiman sukses gelar promosi doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin (Unhas).
Dalam disertasinya, Helmy mengangkat judul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Penyangga Ibu Kota Nusantara” yang dipromosikan, di Aula Prof Basri Hasanuddin Pasca Sarjana FEB Unhas, Senin (11/11/2024).
Helmy menyelesaikan desertasi dibimbing oleh Promotor Bapak Prof. Dr. Arifuddin SE, Ak, M.Si, CA serta Bapak Dr. Madris, SE, DPS, M.Si dan Bapak Dr. Sabir, SE, M.Si. yang bertindak selaku Co-Promotor
Sidang Promosi Helmy dipimpin oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Abdul Rahman Kadir, SE, M.Si, turut pula hadir beberapa penguji ditempat tersebut Bapak Prof. Dr. Mursalim Nohong, SE, M.Si, Ibu Dr. Dwiana Sari Saudi, SE,M.Si serta penguji eksternal dari IPDN, Dr. Ridwan, SE,M.Si
Helmy menjelaskan, dalam desertasinya menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.
“Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah yang diproyeksikan dengan variabel upah minimum provinsi, dana transfer pusat, inflasi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Mantan kepala Bappeda Kota Makassar itu menyampaikan bahwa penelitian tersebut dilaksanakan di enam provinsi di Sulawesi dan lima provinsi di Kalimantan, menggunakan jenis data sekunder dalam bentuk data panel dari tahun 2013 sampai dengan 2023 yang bersumber dari Bappeda dan BPS di provinsi masing-masing.
Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi dibantu aplikasi e-Views 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi, inflasi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja secara langsung berpengarh terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana tranfers pusat tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Upah minimum provinsi dan dana transfer pusat secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan inflasi tidak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Upah minimum provinsi dan inflasi secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan dana transfer pusat tidak berpengaruh terhada pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja.
Helmy menyampaikan, kiranya hasili penelitian ini dipersembahkan bagi Kota Makassar dan Indonesia, dan sekiranya hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah pusat di Era Presiden Bapak Prabowo Subianto. ***
Sumber: