"Kami memberikan kemudahan para investor untuk berinvestasi dengan mempermudah semua perizinan. Bagaimana menciptakan iklim investasi yang sangat mudah di Sulawesi Selatan," tambahnya.
Apa yang disampaikan Pemprov Sulsel di aminkan langsung Ketua Komite II DPD RI, A. Abdul Waris Halid, mengakomodasi berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait hilirisasi minerba.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perumusan kebijakan agar RUU ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari aspek investasi, perizinan, maupun dampak lingkungan.
"Kami mengundang seluruh stakeholder terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah," ungkapnya.
Abdul Waris menegaskan hilirisasi minerba harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal.
Menurutnya, kebijakan ini harus mendorong investasi berorientasi jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.
Direktur Huadi Bantaeng Industry Park (HBIP), Lily Dewi Candinegara, menyoroti keberhasilan hilirisasi di Kabupaten Bantaeng sebagai contoh nyata dampak positif kebijakan ini.
Ia menyebut bahwa dengan adanya industri hilir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantaeng mengalami peningkatan signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 10% pada tahun 2023, lebih tinggi dari rata-rata nasional.