DISWAY SULSEL – Partai Golkar Kota Makassar, kembali menegaskan komitmennya sebagai partai politik yang menjunjung tinggi disiplin dan integritas.
Partai berlambang pohon beringin rindang itu memberikan contoh baik bagi publik dengan mengambil langkah tegas berupa pemberian sanksi kepada kader. Apalagi berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara jabatan politik dan urusan bisnis daerah.
Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, DPD II Golkar Makassar, melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur kepengurusan di tingkat Golkar Makassar.
Kebijakan ini ditempuh sebagai bentuk konsistensi partai agar tidak ada kader yang mencampuradukkan urusan politik dengan kepentingan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Mereka yang terpilih sebagai Direksi maupun anggota Dewan pengawas BUMD digantikan dari struktur kepengurusan Golkar Makassar. Langkah penyegaran ini berdampak pada sejumlah posisi strategis.
Beberapa nama yang sebelumnya aktif di kepengurusan, seperti Ali Arief Gauli, Wirda Fauzah, Andi Riyan Ardianto, Muharram Majid, Irfan Darmawan, dan Elber Makbul Halim, secara resmi digantikan oleh pelaksana tugas (PLT) untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan normal.
Rinciannya, Andi Riyan Ardianto selaku Bendahara Umum mengundurkan diri dan posisinya kini diisi Kenrick Reinhart Wilasro sebagai PLT. Ali Gauli Arif, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, digantikan A Mallombassi Hamka.
Kemudian, Ruslan Mahmud, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana yang wafat, digantikan Syarif Panji. Sementara itu, Irfan Darmawan (Wakil Ketua Bidang Media) digantikan Barli Pallantikang.
Selanjutnya, Amriana (Wakil Ketua Bidang Koperasi) digantikan Arifin Majid, Affandi Ibrahim (Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I) digantikan Iswan S. Utomo, dan Hendra Hendarsa (Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan Publik) yang telah meninggal dunia digantikan Edhyono Tahalele.
Keputusan ini disebut sebagai pesan moral sekaligus bukti bahwa Golkar Makassar menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.
Munafri menegaskan, penyegaran ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan partai tetap fokus pada tugas politik tanpa tumpang tindih dengan pengelolaan usaha daerah.
"Partai Golkar Kota Makassar, menunjukkan komitmen kuat menjaga integritas organisasi," tegas Munafri, pada rapat pleno, digelar di Kantor DPD II Golkar Makassar, Jalan Lasinrang, Rabu (17/9/2025) malam.
Hadir pada rapat tersebut, Ketua DPD Golkar Makassar, Munafri Arifuddin, Sekretaris DPD II Golkar Andi Suharmika, serta perwakikan DPD I Golkar Sulsel Lakama Wiyaka, dan jajaran pengurus dsn kader Golkar se-Kota Makassar.
Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, partai berlambang pohon beringin itu menegaskan tidak akan memberi ruang bagi kader yang mencampuradukkan kepentingan politik dengan jabatan strategis di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sikap tersebut diwujudkan melalui perombakan besar-besaran struktur kepengurusan DPD II Golkar Makassar. Sejumlah kader yang saat ini duduk sebagai direksi atau dewan pengawas BUMD, maupun yang berhalangan tetap, diganti dsri struktur pengurus.