Terkait permintaan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, agar percepatan penyelamatan aset sekolah rakyat segera dilakukan, Adri mengaku akan segera membuka dan meneliti seluruh data aset.
Dari sana, BPN akan memetakan mana yang sudah berstatus clear and clean dan mana yang masih bermasalah.
"Kami akan panggil nanti dari pemerintah kota, bagian mana saja yang sudah clear and clean," tuturnya.
"Yang belum, akan kita komunikasikan bersama bagian hukum dan pihak terkait. Kita duduk bersama, cari pembelaan hukum terbaik untuk aset-aset ini," tambah dia.
Saat ini, Pemerintah Kota Makassar terus menggenjot penertiban aset daerah yang masih bermasalah. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa persoalan aset menjadi pekerjaan krusial yang harus segera dituntaskan.
Hal ini agar tidak menghambat program pembangunan maupun penganggaran daerah. Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemkot Makassar dan BPN dalam mengawal penyelamatan aset.
"Kami mengajak ketemu karena ada persiapan krusial yang harus kami selesaikan. Salah satunya tanah sekolah rakyat yang harus dipastikan dulu status asetnya," kata Appi.
"Sebentar lagi kita akan masuk pembahasan anggaran pokok 2026, di mana ada beberapa pembahasan yang menyangkut lahan aset," lanjut Munafri.
Ia menjelaskan, sejumlah aset pendidikan menjadi sasaran klaim pihak lain hingga kerap menimbulkan gangguan di lapangan. Bahkan, tidak jarang muncul plang kepemilikan secara tiba-tiba.
"Kadang-kadang kami mekikirkan, tiba-tiba sekolah didatangi orang, lalu muncul papan bicara. Ini harus segera kita koordinasikan, jangan sampai mengganggu pelayanan pendidikan," tegasnya.
Selain aset sekolah, Munafri juga menyinggung adanya beberapa aset Pemkot yang masuk dalam sengketa hukum maupun diklaim ahli waris. Salah satunya aset di kawasan Gatot Subroto yang telah mendekati tenggat waktu penyelesaian.
"Ada aset yang sudah masuk sidang, bahkan ada sertipikat ahli waris yang bertabrakan dengan milik Pemkot. Kami harap BPN bisa membantu percepatan verifikasi, sehingga prosedur hukum bisa berjalan jelas," imbuh politisi Golkar itu.
Tak hanya itu, Pemkot juga mendorong adanya inventarisasi terhadap aset sitaan kejaksaan maupun aset terbengkalai agar dapat masuk dalam rencana penggunaan anggaran pokok daerah.
"Kami butuh kerja sama konkret dari BPN untuk menuntaskan ini secara maraton. Jangan sampai aset negara terbengkalai atau diambil alih pihak ketiga," pungkas Munafri.(*)