Isu kedua yang ditawarkan CIDES adalah mengukur dampak APBD terhadap masyarakat.
Hamid menilai keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah atau tingkat realisasi belanja.
“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, CIDES akan mendorong kajian yang dapat mengukur perubahan yang dihasilkan dari belanja pemerintah.
“Yang kita mau lihat adalah apakah APBD itu menyebabkan perubahan di masyarakat, seberapa besar perubahan yang terjadi,” katanya.
Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja
Isu ketiga berkaitan dengan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Kota Makassar.
Hamid melihat masih terdapat potensi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.