Menurutnya, akademisi tidak seharusnya hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan kajian dan rekomendasi kebijakan.
“Kehadiran CIDES adalah untuk menjadi mitra pembangunan daerah yang dijalankan oleh Kota Makassar,” katanya.
Ia mengatakan, CIDES memiliki jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dapat dilibatkan untuk mendukung kebutuhan Pemerintah Kota Makassar.
“CIDES memiliki jaringan universitas, akademisi dan peneliti. Ada banyak akademisi muda yang relatif banyak dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa yang diharapkan Pak Wali,” ujarnya.
Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dapat menjalankan kajian dalam 100 hari pertama, termasuk penelitian dan penyusunan policy brief.
“Lewat kajian, penelitian dan policy brief, kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil,” ungkapnya.
“Kemudian kebijakannya diukur lagi hasilnya sampai terjadi perubahan,” lanjut Hamid.
CIDES juga membutuhkan akses terhadap data serta jalur koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hamid menyebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat menjadi salah satu titik koordinasi dalam proses tersebut.