Sebab, hukum yang baik tidak berhenti pada larangan. Ia juga membutuhkan kebijakan transisi yang memastikan kelompok masyarakat terdampak tidak kehilangan masa depan.
Jangan Selamatkan TPA dengan Mengorbankan Pemulung
Dimensi sosial dalam persoalan Tamangapa tidak boleh diabaikan.
Sekitar 130 kepala keluarga disebut terdampak oleh penataan aktivitas di kawasan tersebut. Angka itu tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar statistik.
Di balik angka 130 terdapat anak-anak yang harus bersekolah, kebutuhan pangan, biaya kesehatan, tempat tinggal, cicilan, dan masa depan keluarga.
Karena itu, keliru jika pemerintah hanya datang membawa larangan:
“Mulai hari ini tidak boleh.”
Kalimat tersebut mungkin mudah dari sisi administratif. Namun, kebijakan publik tidak cukup hanya administratif. Ia harus memiliki dimensi keadilan.