Dalam pelaksanaan program nasional ini, pemerintah menargetkan sedikitnya 50 persen penduduk Indonesia telah masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026.
Gus Ipul mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang memfasilitasi peluncuran gerakan tersebut sekaligus melibatkan seluruh ketua RT dan RW.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting karena seluruh pengurus lingkungan di Makassar dikumpulkan untuk mendukung percepatan program perlindungan sosial berbasis digital.
“Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 persen penduduk Indonesia telah masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026,” ungkapnya.
“Ada dua, semakin banyak agen Perlinsosnya dan semakin banyak masyarakat yang bisa masuk dalam sistem Perlinsos kita,” tambahnya.
Ia berharap gerakan ini berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk RT dan RW, pemuda, komunitas perempuan, organisasi kemasyarakatan, TNI-Polri, hingga insan pers.
Gus Ipul juga menyoroti kecepatan pelayanan sebagai salah satu keunggulan sistem digitalisasi bansos. Berdasarkan hasil uji coba, proses koreksi atau penyampaian sanggahan dapat memperoleh respons dalam waktu sekitar 11 hingga 12 menit apabila data yang dibutuhkan telah tersedia dan jaringan internet mendukung.
Bahkan, data yang telah lengkap dapat diproses dan diketahui hasilnya pada saat itu juga.