Gus Ipul menjelaskan, masyarakat juga diberi ruang untuk berpartisipasi dalam sistem digitalisasi bansos. Warga dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan diri sendiri atau orang lain sebagai penerima bantuan, serta menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dinilai tidak sesuai.
Seluruh informasi yang masuk akan diproses melalui sistem terintegrasi dan menjadi dasar penentuan kelayakan penerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota.
Sebelum dikembangkan lebih luas, sistem digitalisasi bansos telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya, penerapan dilakukan secara bertahap di 42 kabupaten dan kota, termasuk Makassar.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pemerintah menargetkan penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir mulai diterapkan secara nasional pada 2027.
Agen Perlinsos Bantu Warga Mengakses Layanan Digital
Gus Ipul mengakui, salah satu tantangan dalam penerapan digitalisasi bansos adalah belum meratanya kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan berbasis teknologi.
Sebagian warga belum memiliki telepon pintar. Sementara itu, ada pula masyarakat yang sudah memiliki perangkat, tetapi belum memahami cara menggunakannya atau masih merasa kurang percaya diri dalam mengakses layanan digital.
Karena itu, pemerintah menghadirkan Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat, khususnya warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi.