“Kalau sekarang, dari persentase sudah di angka 31 persen dan terus akan kita dorong. Ini sudah naik kira-kira sekitar 12 persen dari perhitungan kita tiga bulan lalu,” ungkapnya.
Pemkot Makassar menargetkan progres pendataan Perlinsos mencapai 50 persen hingga akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pendataan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam sistem perlindungan sosial.
“Kami target di akhir tahun, insyaallah bisa sampai di 50 persen angka kami, untuk memastikan bahwa 50 persen ini benar-benar menjadi agen yang mampu merambah lebih dari 50 persen wilayah perkotaan,” tuturnya.
Menurut Munafri, pengurus RT dan RW tidak hanya menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan perlindungan sosial.
Melalui keterlibatan langsung pengurus lingkungan, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi warga yang membutuhkan, memperbarui data secara berkala, serta mengurangi risiko masyarakat yang berhak menerima bantuan justru terlewat dari pendataan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Munafri bersama Menteri Sosial juga meninjau kantor pos untuk melihat pelaksanaan program perlindungan sosial secara langsung.
Munafri menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program. Penunjukan Makassar sebagai daerah percontohan nasional juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial.
“Melalui kolaborasi dan semangat gotong royong, kami optimistis Gerakan Nasional Peduli Tetangga dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial, meningkatkan akurasi pendataan, serta memastikan bantuan pemerintah hadir bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya,” tutupnya.