Melalui pendekatan berbasis lingkungan, pengurus RT dan RW diharapkan mampu membantu mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi warga, memperbarui data, serta memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial.
Munafri menegaskan, akurasi data menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyaluran bantuan yang adil dan tepat sasaran. Karena itu, kolaborasi lintas pemerintahan dan partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat.
“Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah benar-benar bisa sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya,” harapnya.
Pendataan Perlinsos Makassar Capai 31 Persen
Hingga Oktober 2026, progres pendaftaran masyarakat dalam sistem Perlinsos di Makassar telah mencapai sekitar 31 persen. Angka tersebut meningkat sekitar 12 persen dibandingkan hasil perhitungan tiga bulan sebelumnya.
Dengan jumlah kepala keluarga yang diperkirakan mencapai 456 ribu, Pemkot Makassar terus mengoptimalkan pendataan untuk memperluas cakupan masyarakat yang terdaftar dalam sistem perlindungan sosial.
Sebagai langkah konkret, pemerintah kota memprioritaskan 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW sebagai agen utama Perlinsos. Total 6.032 pengurus lingkungan tersebut diharapkan menjadi penggerak pendataan sekaligus pendamping masyarakat dalam mengakses layanan sosial.
Munafri mengatakan, pemerintah kota juga membuka peluang bagi kelompok masyarakat lain untuk terlibat sebagai agen Perlinsos. Pelibatan tersebut diharapkan memperkuat semangat gotong royong dan memperluas jangkauan pelayanan.