Gus Ipul mengungkapkan, data masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1, 2, dan 3 telah dibuka untuk memberikan kesempatan kepada publik melakukan koreksi.
Selama dua tahun terakhir, masyarakat juga diberi ruang untuk mengusulkan, menyanggah, bahkan mengundurkan diri secara sukarela apabila merasa tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah,” katanya.
Ia menegaskan, pemanfaatan teknologi tidak boleh sekadar mempercepat proses administrasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan dalam penyaluran bantuan.
Gus Ipul mencontohkan kasus warga yang seharusnya berhak menerima bansos, tetapi justru tertolak oleh sistem akibat penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Setelah ditelusuri, NIK warga tersebut diduga digunakan pihak lain untuk melakukan transaksi kepemilikan mobil, tanah, hingga mendirikan perusahaan. Akibatnya, data yang terhubung dengan identitas tersebut memunculkan informasi yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi pemilik NIK sebenarnya.
Kasus tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pembenahan data sekaligus pengingat bagi masyarakat untuk menjaga dokumen kependudukan.
Pemerintah Targetkan 50 Persen Penduduk Masuk Sistem Perlinsos