Omnibus Lagi

<h6>Oleh: Dahlan Iskan</h6> <strong>UYA KUYA</strong> jelas dari mana asalnya, tapi RUU Omnibus Law bidang Kesehatan ini beredar begitu saja. Saya terima tiga kali. Dari pengirim yang berbeda. Setiap saya tanya asalnya dari mana, jawabnya sama: sudah beredar di medsos. Tidak ada tanda-tanda itu bikinan pemerintah. Setidaknya tidak ada logo instansi pemerintah di draf itu. Tidak ada juga identitas lembaga apa pun. Apakah itu RUU inisiatif DPR? Tidak juga. Belum ada fraksi yang mengaku sebagai pengusulnya. DPR hanya mengaku sedang melakukan penjaringan pendapat umum soal RUU itu. Sudah lebih 20 kelompok masyarakat yang didengar oleh Komisi IX DPR. <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Dokter_Indonesia">Ikatan Dokter Indonesia</a> (<a href="https://diswaysulsel.com/danny-harapkan-kolaborasi-idi-cegah-penyakit-mongkeypox/">IDI</a>) bereaksi keras: menolak RUU Omnibus Law bidang Kesehatan itu. Prosedur pengusulannya dianggap tidak benar, rumusannya tidak tepat, dan isinya tidak bisa diterima. Lima organisasi tenaga kesehatan juga mengajukan keberatan yang sama. Bahkan di Lamongan mereka demo: jalan kaki ke kantor DPRD Lamongan. Senin lalu. Mereka membawa spanduk penolakan. Di DPRD itu mereka menjelaskan mengapa menolak. RUU Omnibus Law bidang Kesehatan ini tebal sekali: 490 halaman. Isinya sangat sistematis. Sudah seperti RUU yang matang. Siap disahkan. Tinggal menunggu palu dipukulkan ke meja ketua sidang. Dasar utama draft itu adalah pidato kenegaraan Presiden Jokowi di depan DPR/DPD menjelang 17 Agustus lalu. Terutama yang terkait perlunya transformasi bidang kesehatan. Dasar berikutnya: ketidakcukupan tenaga dokter, tidak meratanya mereka, besarnya impor alat kesehatan, banyaknya pasien yang berobat ke luar negeri dan besarnya porsi biaya untuk penyakit yang bukan menular. Tapi yang juga jadi alasan utama adalah lemahnya peran pemerintah selama ini dalam mengatur tenaga dokter. Seolah pemerintah tidak bisa memerintah. Kekuasaannya kalah dengan organisasi profesi dokter. Maka dengan RUU ini terlihat pemerintah akan mengambil alih ''hak memerintah'' itu. Rasanya tidak mungkin Uya Kuya yang membuat draf itu. Kajiannya mendalam. Termasuk bagaimana Malaysia menyelenggarakan turisme medis. Bagaimana Jepang membebankan biaya pengobatan bersama antara pasien dan asuransi kesehatan. Awalnya, di Jepang, pasien hanya menanggung 10 persen biaya berobat. Sisanya ditanggung asuransi kesehatan. Tiap sekian tahun ketentuan itu berubah. Tahun terakhir ini pasien menanggung 30 persen. Asuransi kesehatan 70 persen. Tujuannya: agar rakyat Jepang mau menjaga kesehatan. Orientasinya berubah. Dari sakit lalu berobat, ke harus sehat agar jangan berobat. Diuraikan juga bagaimana Australia menangani kesehatan rakyatnya. Juga Jerman. Dan Amerika Serikat. Ini memang kajian akademis. Makanya data di situ lengkap: termasuk data sakit menular yang kian tahun kian turun. Tapi Penyakit Tidak Menular (PTM) terus saja naik: stroke, jantung, gula darah dan ginjal. Biaya yang dikeluarkan untuk PTM ini saja mencapai Rp 20,4 triliun/tahun. Empat penyakit itu saja menghabiskan 25 persen seluruh biaya kesehatan. Rupanya dari kajian inilah pemerintah membangun rumah sakit vertikal di beberapa kota. RS milik Pusat itu rupanya akan dipakai untuk mentransformasikan sistem rujukan. Terutama terkait 4 PTM tadi. Sekaligus untuk mengurangi hilangnya dana sekitar Rp150 triliun per tahun yang terbang ke luar negeri. Menurut kajian itu orang kaya yang merujukkan diri ke luar negeri mencapai 1 juta orang. Lalu kenapa IDI bereaksi keras? Memang ada pasal yang bersinggungan dengan IDI. Yakni soal kekuasaan perizinan dokter. Selama ini hanya IDI yang bisa memberikan rekomendasi agar seorang dokter mendapat izin praktik. Kelihatannya ini akan diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah. Level pemerintah pun bukan pusat. Cukup pemerintah kabupaten/kota. Berarti izin dokter nanti cukup di dinas kesehatan setempat. Demikian juga STR (Surat Tanda Registrasi) tidak perlu diperpanjang setiap tahun. Sekali dokter mendaftar ke Konsil Kedokteran –bahwa dirinya sudah menjadi dokter– STR itu berlaku seumur hidup. IDI menganggap STR seumur hidup itu akan membahayakan masyarakat. Selama ini dokter harus taat pada asas kedokteran. STR dokter nakal bisa tidak diperpanjang. Otomatis izin praktiknya pun tidak bisa diperpanjang. Tapi kajian di RUU ini sudah membahas itu. Sebaliknya IDI juga menyertakan data. Tidak ada negara yang memberlakukan STR seumur hidup. Singapura lebih ketat dari Indonesia: 1 tahun. Banyak negara seperti Indonesia, 3 tahun. Bahwa IDI selama ini dianggap memonopoli izin itu dimaksudkan untuk menjaga kualitas pengabdian dokter. Kalau tidak, siapa yang mengontrol kode etik dokter. Rasanya perlu ada jalan tengah yang baik. IDI harus diberi jaminan bagaimana mekanisme kontrol terhadap kode etik. Dunia wartawan praktis sudah kehilangan kontrol itu. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sudah tidak bisa lagi mengontrol wartawan. Dunia jurnalistik sekarang ini hancur. Pun soal rekomendasi IDI. Intinya pasti bukan karena IDI ingin memonopoli kekuasaan. IDI lebih menginginkan bagaimana agar profesi dokter terkontrol. Tapi kekurangan dokter –apalagi spesialis– adalah kenyataan. Tentu tidak bisa dengan alasan menjaga kualitas mengorbankan terpenuhinya jumlah dokter. Pasti ada jalan agar dua-duanya tercapai: jumlah dan kualitas. Rasanya itu yang paling mendasar. Pasti bisa dipecahkan. Soal pasal-pasal hukuman bagi dokter dan perawat yang melakukan keteledoran pasti bisa dikompromikan. Fraksi PDI-Perjuangan sudah menerima delegasi dari organisasi kesehatan. Semua aspirasi tenaga kesehatan sudah didengar fraksi itu. Saya tidak akan menguber dari mana asal-usul RUU Omnibus Law bidang Kesehatan ini. Pasti suatu saat ada yang mengakui: siapa pembuatnya. Pemerintah, kalau saja yang membuat RUU ini, toh sudah belajar dari ditolaknya RUU Omnibus Law bidang Pendidikan. Mungkin pemerintah akan mengikuti sukses lolosnya UU Omnibus Law bidang tenaga kerja dulu. Bagaimana kalau ternyata draf itu inisiatif DPR? Tentu banyak yang kagum. Tumben DPR punya inisiatif. Tumben juga mampu melahirkan draf yang begitu lengkap. Feeling saya RUU ini akan disahkan tahun depan. Yakni menjelang berakhirnya masa jabatan para anggota DPR. Pertengahan tahun depan mereka sudah sibuk turun ke lapangan. Ke dapil masing-masing. Mereka harus berkampanye dengan membawa misi yang tinggi dan gizi yang banyak. (*)