Apdesi Bone Ancam Demo Pj Gubernur, Tolak Penggunaan Dana Desa 40 Persen untuk Budidaya Pisang

<strong>diswaysulsel.com, BONE </strong>- Ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bone yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menolak kebijakan Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin yang meminta dana desa sebesar 40 persen dialokasikan untuk program budidaya pisang. Para Kades meminta agar PJ Gubernur untuk mengkaji ulang itu yang tertuang dalam surat edaran dengan nomor: 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Di mana salah satu poin dalam edaran tersebut berbunyi pemerintah desa diminta mengalokasikan dana Desa sebesar 40% dari pagu anggaran dana desa dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Kebijakan tersebut dinilai terlalu meng ada-ada dan tidak rasional. "Kasi tau itu Pj Gubernur, berapa itu nilainya 40 persen dana desa hanya untuk menanam pisang, " ungkap salah satu kades yang namanya tidak mau ditulis, Kamis (12/10/2023). Para kades mengakui jika niatan atas kebijakan Pj Gubernur itu baik tetapi dengan penekanan peng alokasian dana sebesar itu dan dana desa sudah ada pos-pos  penggunaannya. "Jika harus mengikuti kebijakan itu berarti kita harus melakukkan penyesuaian kembali. Seadainya kebijakan tersebut hanya 10-20 persen kemungkinan kita ini kepala desa bisa saja mengikutinya," ungkap AP salah satu kades dari Kecamatan Palakka. Selain itu, Pj Gubernur juga dinilai kurang memahami  juknis penggunaan dana desa yang telah diatur oleh pusat dan diakui beberapa desa terkadang juknis yang sudah dibuat untuk dilaksanakan terkadang masih bertolak belakang dengan kepentingan dan kebutuhan desa. "Jika harus lagi dibebani dengan kebijakan 50 persen hanya untuk menanam pisang, sungguh -sungguh  tidak masuk akal bagi kami,” jelas AP. Sementara itu, beberapa kades di Bone berencana akan melakukan aksi damai untuk meminta PJ Gubernur Sulsel mengkaji ulang kebijakan yang tidak rasional tersebut. Mereka berharap PJ Gubernur untuk lebih memikirkan penanganan kemiskinan dan stunting daripada harus menjadikan budidaya pisang sebagai program utamanya. "Masyarakat kami walau mungkin dimodali untuk membudidayakan pisang kemungkinan akan berpikir. Pasalnya nila ekonomi pisang saat ini tidak dapat diandalkan, beda dengan komudi lainnya yang bisa bertahan lama," ungkap MM salah satu kades di Kecamatan Lapri. (Subaer)