DISWAY, SULSEL – Lebih dari 2,5 tahun menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (2021-2023), Andi Sudirman Sulaiman (ASS) menjadi sorotan publik.
Sebab, masa kepemimpinannya ditandai sejumlah kontroversi dan performa ekonomi yang dianggap mengecewakan oleh banyak pihak.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, pertumbuhan ekonomi Sulsel di era ASS menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam.
Pada Quartal 1 (Q1) 2021 di tengah pandemi COVID-19, ekonomi Sulsel minus 0,21 persen, lalu melonjak menjadi 7,70 persen di Q2, namun kembali menurun tajam menjadi 3,2 persen di Q3.
Tahun berikutnya, ekonomi Sulsel di Q1 2022 tumbuh 4,30 persen, kemudian sedikit meningkat menjadi 5,21 persen di Q2, lalu 5,68 persen di Q3, namun kembali menurun ke angka 5,11 persen di Q4.
Tren stagnan ini berlanjut di tahun 2023, dengan pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran 4-5 persen, bahkan menyentuh titik terendahnya pada Q4 2023, yakni 3,79 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan, pertumbuhan ekonomi di era Andi Sudirman Sulaiman kurang andalan.
Ekonom dari Universitas Hasanuddin, Prof Hamid Paddu, turut mengkritik pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinan ASS yang menurutnya lebih buruk dibandingkan 10-15 tahun sebelumnya.
"Kalau kita lihat kinerja ekonomi Sulsel lima tahun terakhir (2020-2024) itukan rendah yah atau turun dibandingkan 10-15 tahun yang lampau. 10 tahun yang lalu perekonomian Sulsel selalu bertumbuh diatas rata rata nasional, tahun 2005-2010 kemudian 2010 - 2015 itu rata rata 7-8 persen pertumbuhan ekonomi, padahal Indonesia hanya 5 persen jadi Sulsel menjadi salah satu penopang," ujarnya ketika dihubungi Harian Disway Sulsel, Rabu 6 November 2024.
Ia menambahkan, jika pengelolaan ekonomi tidak mengalami perubahan signifikan, Sulsel akan menghadapi berbagai masalah.
"Kalau hasil pilkada ini kapasitasnya (Gubernur) untuk mengelola perekonomian wilayah hanya sekitar 5 persen maka kita akan terbelakang dan akan menimbulkan banyak masalah nantinya," tegasnya.
"Kalau kapasitasnya hanya seperti 5 tahun kemarin, maka itu akan membahayakan perekonomian di Sulsel," sambungnya.
Menurut Prof Hamid, Pemprov Sulsel seharusnya lebih fokus pada sektor perekonomian dan menciptakan iklim bisnis yang lebih ramah dan kompetitif.
"Itu kendalanya ketika pemerintah menjadi birokratis, menjadi sulit, korupsi, maka pasar agak susah bergerak karena apa saja mau diurus, mahal karena korupsi, waktu lama, kemudian tidak efisien itu menghambat," ujarnya.
Selain masalah ekonomi, aspek infrastruktur di era ASS juga dianggap kurang optimal. Sejumlah proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan Stadion Mattoanging, tidak kunjung selesai.