diswaysulsel, MAKASSAR - Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai pemaparan visi misi pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulsel pada kampanye debat publik kedua yang digelar pada 10 November kemarin.
Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amien mengatakan paslon nomor 2, Andi Sudirman Sulaiman cenderung lebih hati-hati mengkritisi persoalan tambang.
“Dari aspek penyampaian di penjelasan saat kampanye, hampir semua kandidat menjual isu lingkungan hidup. Walaupun saya lihat nomor 02 itu lebih berhati-hati untuk mengkritisi pertambangan ketimbang 01,” ungkapnya di salah satu kafe di Jl. Hertasning, Senin 11 November 2024.
Sementara Danny Pomanto, menurut dia, terlihat cukup berani mengkritisi persoalan izin usaha tambang yang ada di Sulsel. Bahkan Danny pada debat publik kedua itu, berjanji akan menggunakan kewenangannya untuk meminta pusat mengevaluasi para pelaku usaha tambang tersebut.
“Di debat sebelumnya, kami melihat 01 berani untuk menyampaikan bahwa pertambangan sangat berisiko terhadap kerusakan lingkungan, dan coba menggunakan kewenangannya melakukan evaluasi,” sebutnya.
Adapun melihat dari sisi dokumen visi misi, Walhi Sulsel melihat dokumen visi misi pasangan nomor 01 terlalu sedikit, meskipun telah menyampaikan isu-isu ekologi.
“Bicara konten, lebih banyak 02 menyampaikan visi misinya, sementara 01 sedikit sekali. Jadi lebih banyak 02 mengeksplorasi apa rencananya untuk Sulsel lima tahun mendatang,” kata Amien.
Akan tetapi, kalau dari diksi penggunaan kata-kata dalam visi misi, paslon 01 terlihat lebih banyak menyampaikan diksi lingkungan hidup seperti ekologi, resiliensi, adaptasi, penyesuaian tata ruang, dan pemulihan lingkungan.
“Tapi sekali lagi kontennya terlalu sedikit, saya nda tau apakah terlalu terburu-buru atau karena tidak kaya gagasan. Dalam konteks dokumen, 01 lebih punya referensi atau keberpihakan terhadap lingkungan,” tukasnya.
Sebelumnya, Kadiv Hukum dan Politik Hijau Walhi Sulsel, Arfiandi mengatakan bahwa kedua paslon memiliki catatan rekam jejak terkait kebijakan untuk lingkungan. Baik Andi Sudirman saat menjadi Gubernur Sulsel dan Danny Pomanto selama menjadi Walikota Makassar.
Dia menjabarkan, Andi Sudirman yang saat itu menjadi pendamping mantan Gubernur Nurdin Abdullah (NA) melakukan pembiaran kegiatan reklamasi dan tambang pasir laut di pulau-pulau kecil, wilayah tangkap nelayan Galesong dan Kodingareng. Pasca NA dibekuk KPK, Walhi menyayangkan tak ada upaya pemulihan yang dilakukan oleh Andi Sudirman.
“Itu kan di periode mereka (Nurdin-Sudirman), sehingga tetap berlangsungnya proses reklamasi di pesisir Makassar. Itu menimbulkan kerugian masyarakat, merusak ekologi wilayah tangkap nelayan. Dan tidak ada upaya pemulihan,” jelasnya kepada Harian Disway Sulsel, Minggu 10 November 2024.
Selanjutnya, di masa Andi Sudirman juga masyarakat tak diberi ruang partisipasi dalam pembahasan RTRW terintegrasi nasional efek UU Cipta Kerja. Arfiandi mengatakan, RTRW tersebut seakan dikebut tanpa memedulikan aspirasi masyarakat terlebih dahulu.
“Di sisi lain juga upaya mitigasi bencana ekologis dengan tidak ada yang serius, yang hampir dirasakan oleh seluruh kabupaten yang ada di Sulsel. Situasi penyangga seperti hutan juga tidak ada upaya serius untuk melindungi,” ucapnya.
Rekam jejak Andi Sudirman lainnya yang dia soroti adalah tidak adanya intevensi pemprov Sulsel terkait banyaknya izin usaha tambang. Arfiandi mengatakan, padahal seharusnya Perpres 55 tahun 2022 yang mendelegasikan kewenangan perizinan tambang ke pemprov.