Terkait Isu Perizinan dan Tuduhan Salah Tangkap, DPRD Kota Makassar Bakal Panggil Pengelola Minimarket
--
DISWAY, SULSEL – DPRD Kota Makassar menerima aspirasi Pemuda Pancasila (PP) di Kantor DPRD, Senin, 28 Juli 2025.
Melalui Komisi B, DPRD Kota Makassar berencana memanggil pengelola jaringan minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP).
Rencananya, dalam rapat itu akan dibahas berbagai persoalan, mulai dari perizinan usaha, kepatuhan pajak, hingga isu sosial.
"Kita akan agendakan seluruh Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret untuk hadir dalam RDP," kata Basdir.
Rencana dilaksanakannya RDP ini guna menindaklanjuti aduan dari Pemuda Pancasila terkait dugaan tindakan salah tangkap yang dilakukan pihak Alfamidi terhadap seorang warga Makassar.
Warga tersebut dituduh mencuri saat berbelanja di salah satu gerai Alfamidi, namun tuduhan itu tidak terbukti.
“Ini masalah serius yang tidak boleh dibiarkan. Warga tersebut dilindungi oleh undang-undang,” tegas Basdir.
Legislator dari Fraksi PKB ini menambahkan, selain mengklarifikasi kasus tersebut, DPRD Kota Makassar juga akan memeriksa kelengkapan seluruh izin dan kewajiban pajak dari jaringan minimarket yang bersangkutan.
“Kami akan periksa semua dokumen perizinan dan kewajiban perpajakan mereka. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaklengkapan, kami akan mengambil tindakan tegas,” jelasnya.
Anggota DPRD Kota Makassar lainnya, Hartono, menyampaikan bahwa aksi Pemuda Pancasila muncul akibat dugaan sikap arogan pihak Alfamidi terhadap warga yang dituduh mencuri tersebut.
“Pihak Alfamidi terkesan tidak merasa perlu untuk meminta maaf. Jika hal ini tidak segera ditangani, bisa menjadi masalah yang lebih besar. DPRD Makassar sudah menerima aspirasi ini,” ujarnya.
Terkait perizinan, Hartono menegaskan bahwa DPRD bertugas memastikan seluruh pelaku usaha, termasuk jaringan minimarket, memiliki izin usaha yang sah dan menjalankan kewajiban mereka terhadap pemerintah kota.
“Kita tidak hanya bicara soal permintaan maaf, tapi kita akan menelusuri lebih jauh terkait izin operasi dan kepatuhan mereka. Apakah mereka sudah menunaikan kewajiban kepada pemerintah kota atau belum,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kota Makassar, Husnul Mubarak, mendesak pimpinan Alfamidi untuk segera membuat video klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada korban.
Sumber:

