Anggota DPR RI Gerindra Kamrussamad: Dana Desa Kekuatan Inti Kurangi Pengangguran

DISWAY,  SULSEL  – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Edukasi bertajuk 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', yang digelar  di Hotel Four Points by Sheraton, Kota Makassar,  Kamis (17/4/2025).

Acara ini menghadirkan Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono  bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad sebagai keynote speaker.

Kegiatan ini bertujuan  memperkuat transparansi serta meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola dana desa di daerah, khususnya di Kabupaten Maros.

Dalam sambutannya, Kamrussamad menegaskan,  pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan kekuatan inti untuk mendorong pembangunan desa dan mengurangi angka pengangguran.

"Kegiatan ini sangat penting dalam rangka mendorong Transparansi dan Pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan pemahaman mengenai pengawasan yang di lakukan oleh BPK & DPR dalam pengelolaan dana desa," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah desa harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang tata kelola dana desa secara baik, efektif, dan efisien.

"Kesuksesan pembangunan desa dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Maka dari itulah, pentingnya kegiatan ini," lanjut Kamrussamad.

Lebih jauh,  Legislator Senayan asal Partai Gerindra ini berharap, pengelolaan dana desa  diarahkan untuk mendorong terciptanya produksi baru di desa.

 Hal ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip belanja berkualitas, tepat waktu, tepat prosedur, dan tepat manfaat. 

Harapannya, dana desa tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif semata, melainkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa.

Ia juga  menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam hal pengelolaan dana desa, pelaporan, hingga pelaksanaan program pembangunan. 

Tak hanya itu, diungkapkan Kamrussamad, sebagai bagian  upaya penguatan ekonomi desa,  Koperasi Desa Merah Putih akan resmi diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. 

Koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa, serta mendorong sistem ekonomi yang lebih terukur dan transparan.

"Pembiayaannya ada empat, APBN, APBD, Program Kemittraan perusahaan swasta dan Bank BUMN yang menjadi penopang," imbuhnya.

Sumber: