Kredit Himbara Bayangi Koperasi Merah Putih

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini memang membutuhkan intervensi yang bisa mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi.

Berdasarkan data internasional, Indonesia masih memiliki 60,3 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Gini ratio Indonesia juga mengalami peningkatan, dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,381 pada September 2024, yang menunjukkan semakin lebar jurang antara yang kaya dan miskin.

Sutardjo menilai, meskipun Koperasi Merah Putih digagas oleh pemerintah, inisiatif ini sangat relevan dengan upaya pemerataan ekonomi.

“Berdasarkan perkiraan rata-rata jumlah penduduk satu desa di Indonesia sekitar 1.500 orang, dan jika 80.000 unit koperasi ini terealisasi, maka koperasi ini dapat mencakup hingga 120 juta orang. Dengan begitu, keberhasilan program ini akan berpengaruh besar terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia,” jelasnya, Selasa 10 Juni 2025.

Dengan jumlah orang miskin yang mencapai 24,06 juta jiwa, atau sekitar 20 persen dari cakupan layanan koperasi Merah Putih, Sutardjo menekankan bahwa program ini bisa menjadi solusi signifikan untuk mengatasi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

“Selain itu, koperasi ini akan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal,” tambahnya.

Namun, tantangan utama yang dihadapi Koperasi Merah Putih adalah masalah permodalan. Sutardjo menilai, meskipun ada rintangan, pemerintah telah menjanjikan pembiayaan untuk koperasi ini melalui Bank BUMN, dengan plafon kredit masing-masing sebesar 3 miliar rupiah dan bunga hanya 3 persen per tahun.

“Pembiayaan ini akan membuka peluang besar bagi koperasi untuk berkembang, sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor perbankan BUMN,” jelas Sutardjo.

Menurut Sutardjo, pemberian kredit ini tidak hanya akan mengurangi kemiskinan, tetapi juga akan meningkatkan omzet penjualan bank-bank BUMN. Dengan 80.000 nasabah baru yang bergabung, ini berarti kredit yang disalurkan mencapai sekitar 240 triliun rupiah.

Efeknya, tentu saja, adalah peningkatan laba perbankan BUMN, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, serta mendorong kenaikan harga saham dan deviden bank.

“Keberhasilan Koperasi Merah Putih, jika dikelola dengan baik dan profesional, akan memberikan dampak yang sangat positif. Tidak hanya dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memajukan bisnis perbankan BUMN,” tandas Sutardjo.

Namun di sisi lain, Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Abdul Muthalib, memperingatkan adanya risiko sistemik jika pemerintah tidak menyiapkan mitigasi yang matang.

“Pemerintah harus waspada dan serius, karena di balik semangat pemberdayaan ini, ada potensi lonjakan kredit macet jika tidak disertai dengan mitigasi risiko yang matang dan tata kelola koperasi yang profesional,” ungkapnya.

Abdul menyoroti kurangnya kesiapan di level desa, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan tata kelola koperasi. Ia menyebut program serupa di masa lalu seperti dana desa kerap tergelincir akibat manajemen yang tidak transparan.

“Salah satunya adalah peningkatan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup profesionalisasi manajemen koperasi agar tidak terjebak pada praktik-praktik pengelolaan yang buruk sebagaimana terjadi pada sejumlah kasus program dana desa sebelumnya,” jelasnya.

Sumber: