'Pj Double' Makassar Mulai Balelo, Dukung Sudirman-Fatma di Pilgub?

'Pj Double' Makassar Mulai Balelo, Dukung Sudirman-Fatma di Pilgub?

Ilustrasi Penjabat (Pj) Sementara Wali Kota Makassar, Arwin Azis, dan Pj Sekretaris Daerahnya, Irwan Adnan, ditengarai mulai balelo menjelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.--Harian Disway Sulsel - Anton--

Ketua Partai Buruh Sulsel ini pun mengakui  pihak Tim Hukum DiA saat ini juga telah menemukan pelanggaran baru yang diduga dilakukan oleh Pjs Wali Kota dan Pj Sekda Kota Makassar. Namun, Akhmad masih menyimpan kasus ini karena  tengah mengumpulkan bukti kuat.

“Makanya kita ini lagi simpan karena ini masih carikan lagi bukti. Kita lagi pull (dorong) data ini dan rencana juga akan dilaporkan ke Bawaslu,” kuncinya.

Harian Disway Sulsel telah mencoba menkom Pj Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, namun ia belum membalas permintaan konfirmasi yang dilayangkan ke nomor whatssapp pribadinya.

Sementara Pj Sekda Makassar, Irwan Adnan yang dimintai komentar terkait tuduhan ketidaknetralan di Pilwali, enggan komentar banyak. "No komen," singkatnya.

Pengamat Pemerintahan, Hukum dan Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Aminuddin Ilmar mengatakan,  dari awal sudah menyayangkan perihal penunjukan Irwan Adnan sebagai Pj Sekda Makassar.

“Itu yang kita sayangkan sebenarnya, karena kan untuk bisa menjaga netralitas itu kan harus terjaga. Kita berharap penjabat Sekda itu bisa terhindar dari politik praktis,” ungkapnya kepada Harian Disway Sulsel.

Apalagi, kata Prof Aminuddin,  foto Pj Sekda Irwan Adnan berpose dengan salah satu pasangan calon kepala daerah beredar luas. Sehingga keputusan Pjs Wali Kota merekomendasikan kepada Pj Gubernur untuk memilih Irwan Adnan sebagai Pj Sekda  hal yang sangat disayangkan.

“Tapi itu lah keputusan, itu akan memberi jawaban kepada kita bahwa sangat sulit menjaga netralitas apalagi netralitas dalam pemilihan kepala daerah. Karena banyak hal yang bisa memberi ketidaknetralan itu,” jelasnya.

Prof. Aminuddin mengatakan,  Irwan Adnan sempat ingin maju di Pilwali Makassar dan kemudian tidak mendapat kenderaan politik, seharusnya untuk sementara dia tidak bisa disodorkan menempati posisi strategis seperti Pj Sekda.

“Tapi kan ternyata ikut dalam proses itu (rekomendasi menjadi Pj Sekda) itulah yang sangat disayangkan. Sehingga keragu-raguan terhadap yang bersangkutan akhirnya menimbulkan perdebatan di masyarakat,” tukasnya.

Sumber: