Kebijakan Fiskal, Target PAD Gowa 2026 Turun

DISWAY,GOWA----Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat berdampak pada penganggaran di daerah. Target pendapatan daerah pun turun dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. 

Di Kabupaten Gowa, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam RAPBD 2026 sebesar Rp1,88 triliun. Angka tersebut sama dengan belanja daerah yang juga mengalami penurunan.

"Penyusunan RAPBD tahun depan dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian karena adanya penurunan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,88 triliun, sementara belanja daerah ditetapkan pada angka yang sama, masing-masing turun dibandingkan tahun anggaran sebelumnya," ujar Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang saat menyerahkan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada legislatif di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Senin (24/11).

Kata Husniah, penyerahan ini menandai penetapan arah kebijakan penganggaran yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.

“Dengan ruang fiskal yang menyempit, kita harus memastikan arah kebijakan anggaran semakin jelas dan tepat,” ungkapnya.

Bupati perempuan ini lalu menyampaikan arah kebijakan penganggaran 2026  difokuskan pada lima bidang utama.

Pertama, penguatan infrastruktur dasar untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan publik. Kedua, mendorong sektor-sektor prioritas guna memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketiga, optimalisasi pelayanan publik melalui digitalisasi dan peningkatan kualitas birokrasi. Keempat, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sektor unggulan daerah. Kelima, pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berbasis mitigasi risiko.

“Setiap keputusan anggaran harus diarahkan untuk menghasilkan outcome yang terukur. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak untuk masyarakat,” tegasnya.

Penyusunan RAPBD ini juga memperhitungkan proyeksi indikator makro akhir 2025, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, inflasi, dan capaian Indeks Pembangunan Manusia sebagai dasar analisis kebijakan fiskal. Bupati berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif.

“Kami optimis RAPBD 2026 dapat segera ditetapkan agar program pembangunan dapat dimulai tanpa hambatan,” pungkasnya.

Senada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, Mahmud. Mahmud menegaskan bahwa proses penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh dinamika fiskal serta kewajiban pemerintah daerah menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan.

Mahmud menyebut bahwa BPKD memastikan setiap tahapan penyusunan anggaran mengikuti prinsip kehati-hatian, transparansi, dan penajaman prioritas agar struktur anggaran tetap seimbang meski terjadi penurunan kapasitas pendapatan.

“Ruang fiskal yang menurun membuat kami harus menata kembali prioritas dan memastikan penganggaran berjalan disiplin serta realistis,” tandasnya.(rus)

Sumber: